Plt. Ketua Muaythai Kaltim, Rony Abdurrahman (tengah), Senin (8/6/2026).(Foto: Muaythai Kaltim)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) : Isu yang menyebutkan pembekuan kepengurusan Muaythai di kabupaten dan kota se Kalimantan Timur akan berdampak terhadap ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim. Hal itu dipastikan tidak benar.

Informasi tersebut ditegaskan oleh sejumlah pengurus Muaythai di daerah maupun pengurus provinsi.

Ketua Muaythai Kutai Kartanegara (Kukar), Vika Maizara Dewi mengatakan, dinamika yang terjadi saat ini merupakan hal yang biasa dalam organisasi olahraga. Menurutnya, persoalan yang sempat muncul berawal dari dinamika di tingkat Pengurus Besar (PB) Muaythai Indonesia yang kemudian berimbas hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten kota.

"Biasalah dinamika olahraga. Awalnya memang terjadi di PB, lalu sedikit berimbas ke Kaltim dan ke kabupaten kota. Tapi sekarang sudah clear," ujarnya pada KutaiRaya.com, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Muaythai Kaltim tengah bersiap melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) dalam waktu dekat. Pengurus kabupaten dan kota juga telah memberikan dukungan terhadap calon ketua yang akan memimpin organisasi ke depan.

Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin dinamika organisasi yang terjadi di tingkat pusat berdampak terhadap pembinaan atlet maupun pelaksanaan Porprov Kaltim.

"Jangan sampai dinamika yang terjadi di PB berakibat ke Porprov kita. Kemarin memang sempat ada sedikit riuh, tapi sekarang sudah menemukan titik temu. Kemungkinan ke depan juga akan aklamasi," ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak memengaruhi atlet-atlet Muaythai. Program pembinaan pun tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Atlet Kukar tidak ada masalah. Pembinaan tetap berjalan, termasuk training center (TC) mandiri yang dilakukan oleh pengcab," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Muaythai Kaltim, Rony Abdurrahman menjelaskan, pembekuan kepengurusan kabupaten dan kota merupakan instruksi langsung dari Pengurus Besar Muaythai Indonesia sebagai bagian dari penataan organisasi.

"Memang sengaja dibekukan untuk pembersihan organisasi Muaythai Kaltim. Setelah dibekukan, langsung dibentuk Plt baru," jelasnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut sama sekali tidak berdampak terhadap Porprov Kaltim.

"Itu tidak ada dampaknya ke Porprov. Kalau saya lihat, isu yang menyebut berdampak ke Porprov itu hanya provokasi saja," tegasnya.

Ia menerangkan, pembekuan dilakukan setelah dirinya menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Plt Ketua Muaythai Kaltim pada Mei 2026. Pada malam yang sama, seluruh kepengurusan kabupaten dan kota dibekukan sesuai arahan dari PB Muaythai Indonesia.

"Setelah saya menerima SK Plt, malamnya langsung saya bekukan semua. Arahan dari pusat memang demikian. Setelah itu sekitar dua hari kemudian kami bentuk Plt kembali di daerah yang dinilai masih bisa bekerja sama dengan baik," katanya.

Menurutnya, dari sembilan kabupaten dan kota yang ada, sebagian besar sudah kembali memiliki kepengurusan Plt. Hanya Kutai Timur yang hingga kini belum ditetapkan Plt baru.

"Semua memang sempat dibekukan. Setelah itu kami Plt kan kembali. Saat ini tinggal Kutai Timur yang belum ada Plt nya. Nanti kemungkinan setelah ketua definitif terpilih baru akan ditetapkan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, dukungan dari sembilan kabupaten dan kota saat ini telah mengarah kepada satu calon Ketua Muaythai Kaltim, yakni Rusdiansyah, yang merupakan mantan Ketua KONI Kalimantan Timur.

"Dukungan dari sembilan kabupaten kota sudah mengarah ke satu calon, yaitu Pak Rusdiansyah. Surat dukungannya juga sudah masuk," katanya.

Dengan kondisi tersebut, baik pengurus provinsi maupun kabupaten memastikan pembinaan atlet tetap berjalan dan persiapan menuju Porprov Kaltim tidak mengalami kendala. (*Zar)