Bupati Kukar Aulia Rahman Basri usai membuka kegiatan Maperta Gamki Kukar, Sabtu (30/5/2026).(Foto: Andri Wahyudi/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Sejumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan pihak ketiga di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini belum memasuki tahap pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memilih menerapkan strategi kehati-hatian dengan memastikan ketersediaan anggaran, sebelum proyek dijalankan.

Hal ini disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, usai membuka kegiatan Maperta GAMKI Kukar di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Sabtu (30/5/2026).

Aulia mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk menghindari munculnya utang daerah akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak didukung ketersediaan dana.

Menurutnya, pola penganggaran yang diterapkan saat ini berbeda dibandingkan sebelumnya.

Pemkab tidak lagi menjalankan kegiatan sambil menunggu transfer dana dari pemerintah pusat, melainkan memastikan dana telah tersedia terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.

"Kita ingin memastikan uangnya masuk dulu baru kegiatan diproses. Kebijakan ini diambil karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun," ujarnya.

Selain faktor ketersediaan dana, Pemkab juga masih mencermati perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap harga material konstruksi yang digunakan dalam berbagai proyek pembangunan.

Aulia menjelaskan, penyesuaian harga satuan penting dilakukan agar tidak merugikan kontraktor maupun menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

"Kita ingin memastikan harga satuan material sesuai kondisi sebenarnya. Jangan sampai kontraktor mengalami kerugian karena adanya selisih harga yang cukup besar," katanya.

Hingga memasuki Juni 2026, transfer dana dari pemerintah pusat yang diterima Kukar baru mencapai sekitar 23 persen.

Maka itu, Pemkab memilih menahan sejumlah kegiatan hingga kondisi pendanaan lebih jelas.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar juga berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang menjadi komoditas utama di Kukar.

Aulia mengemukakan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat ini tengah melakukan pendataan dan identifikasi sejumlah sumber pajak yang dinilai memiliki potensi besar, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan pajak air permukaan.

Target PAD Kukar pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun.

Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan baru mencapai sekitar Rp 800 miliar.

"Kita masih berupaya meningkatkan potensi pendapatan agar target yang ditetapkan bisa tercapai," ujarnya.

Untuk menentukan arah kebijakan anggaran selanjutnya, Pemkab Kukar akan melakukan evaluasi kinerja keuangan setelah semester pertama tahun anggaran berakhir.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan anggaran dan penyesuaian program pembangunan.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti mengatakan, sebagian besar pekerjaan fisik di lingkup Bina Marga masih menunggu penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Menurutnya, DPA menjadi dasar hukum, sekaligus jaminan pembayaran bagi setiap pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

"Kami belum bisa melaksanakan kegiatan sebelum DPA terbit. Dokumen itu menjadi jaminan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki kepastian untuk dibayarkan," kata Linda.

Kendati demikian, ada beberapa proyek yang sudah berjalan pada tahun ini, yakni pemeliharaan rutin jalan, peningkatan jalan di ruas Kota Bangun–Kenohan, serta preservasi jalan Kota Bangun–Muara Wis. (Dri)