Aksi Demo Aliansi Tiga Ormas Daerah di Depan Gedung DPRD Kukar, Senin (25/5/2026).(Foto: Andri Wahyudi/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan siap melakukan evaluasi internal dan menerima seluruh kritik masyarakat menyusul aksi unjuk rasa yang digelar aliansi 3 organisasi kemasyarakatan (ormas) daerah, terdiri dari Remaong Koetai Berdjaya, Kayuh Baimbai, dan Remaong Kutai Menamang di Gedung DPRD Kukar, Senin (25/5/2026).

Plt Sekretaris DPRD Kukar, Lukman mengatakan, pihaknya memahami berbagai aspirasi yang disampaikan massa aksi dan akan meneruskannya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kukar.

“Kami menyampaikan dan meneruskan kepada pimpinan dan semua anggota DPRD, apapun aspirasi serta keinginan dari kawan-kawan sekalian,” ujarnya.

Menurut Lukman, kejadian yang menjadi polemik belakangan ini menjadi bahan pembelajaran bagi sekretariat DPRD dalam menjalankan proses administrasi dan pelayanan lembaga legislatif.

“Ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, itu menjadi proses pembelajaran bagi kami semua sebagai wadah yang memfasilitasi seluruh kegiatan anggota DPRD,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap surat maupun permohonan yang masuk memiliki mekanisme administrasi tersendiri, sebelum diteruskan kepada pimpinan DPRD.

Namun ia mengakui kemungkinan adanya miskomunikasi dalam proses tersebut.

“Apabila ada miskomunikasi atau hal-hal yang kurang berkenan dalam proses administrasi, kami menerima kritik itu dan siap memperbaikinya,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Lukman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat maupun peserta aksi apabila pelayanan dan proses administrasi di lingkungan DPRD Kukar dinilai belum maksimal.

“Kami meminta maaf dan siap melakukan perbaikan ke depan. Kami juga siap menerima kritik dan masukan,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum Remaong Koetai Berdjaya (RKB) Kalimantan Timur, Hebby Nurlan Arafat, menegaskan aksi yang dilakukan tetap membawa tuntutan utama agar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mundur dari jabatannya.

“Tuntutan kami tetap, Ahmad Yani harus mundur atau wajib mundur. Apakah nanti mundur secara terhormat atau ada tindakan dari DPP, itu masih berproses,” katanya.

Massa aksi mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan, sebelum melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kukar untuk menyampaikan orasi dan tuntutan secara terbuka.

Hebby juga meminta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, agar memperhatikan aspirasi masyarakat Kukar terkait polemik yang terjadi di DPRD Kukar.

“Kami datang sebagai masyarakat Kukar untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan terkait ketidakbecusan kader yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kukar,” ucapnya. (Dri)