Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Puji Astuti. Kamis, (7/5/2026).(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Puji Astuti, menyoroti berbagai aspek sosial dan administrasi, dalam kasus meninggalnya Mandala Risky Syahputra, siswa SMKN 4 di Samarinda yang belakangan menjadi perhatian publik.

Kasus meninggalnya Mandala menjadi cerminan lemahnya keterhubungan antara administrasi kependudukan, kepedulian sosial, dan akses layanan dasar, sehingga keluarga korban kesulitan memperoleh bantuan kesehatan, maupun sosial yang sebenarnya tersedia, sementara lingkungan sekitar, sekolah, hingga pemerintah dinilai sama-sama kecolongan dalam mendeteksi kondisi korban sejak awal.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa semata-mata diarahkan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan akumulasi lemahnya pendataan sosial dan minimnya keterhubungan warga dengan layanan pemerintah.

“Saya pribadi menyesalkan kejadian ini bisa terjadi di Samarinda. Rasanya semua pihak kecolongan,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Puji menjelaskan, salah satu persoalan utama dalam kasus tersebut adalah ketidakjelasan administrasi kependudukan keluarga korban. Ia menyebutkan bahwa korban diketahui tinggal di Samarinda, namun belum tercatat sebagai warga administrasi setempat.

“Kalau memang tinggal di sini, harusnya tertib administrasi. Karena akses bantuan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sampai program pemerintah itu basisnya data kependudukan,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut menyebabkan keluarga korban sulit mengakses berbagai bantuan, yang sebenarnya tersedia, seperti BPJS kesehatan, bantuan pendidikan, hingga program sosial di tingkat RT dan kelurahan.

Selain administrasi, Puji juga mempertanyakan minimnya respons lingkungan sekitar terhadap kondisi korban.

“Harusnya ada perhatian dari lingkungan terdekat, RT, tetangga, sekolah, sampai komite sekolah. Kok bisa sampai anak sakit dan kondisinya memburuk tanpa penanganan maksimal?” ucapnya.

Ia mengaku heran karena menurutnya biasanya persoalan siswa tidak mampu, cepat diketahui di lingkungan sekolah.

“Kalau ada anak kesulitan beli seragam atau buku biasanya ramai dibantu. Ini kenapa sampai seperti ini?” katanya.

Puji juga menilai, komunikasi antara keluarga, lingkungan, dan pemerintah tidak berjalan baik sehingga penanganan menjadi terlambat.

Meski mengakui pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan sosial masyarakat, Puji menegaskan persoalan tersebut tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata.

“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua punya tanggung jawab sosial, mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, sampai masyarakat sekitar,” tegasnya.

Ia berharap, kasus Mandala menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Samarinda.

“Jangan sampai ada lagi anak yang kehilangan hak pelayanan dasar, hanya karena administrasi tidak tertib dan lingkungan tidak peka,” tandasnya. (*Abi)