Aksi Demo di Gedung DPRD Kukar.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tiga Ormas Daerah, yakni Remaong Koetai Berdjaya, Kayuh Baimbai, dan Remaong Kutai Menamang, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (4/5/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan keras, termasuk mendesak Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani untuk mundur dari jabatannya.

Aksi yang berlangsung tertib itu dipimpin langsung Ketua Aliansi, Herby Nurlan Arafat.

Ia menegaskan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan, penolakan, dan perlawanan konstitusional terhadap sejumlah kebijakan dan polemik yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat Kukar.

“Ini adalah sikap tegas kami atas berbagai persoalan yang kami anggap tidak berpihak kepada rakyat, serta telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Herby.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya menolak kebijakan penertiban di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dianggap berpotensi menggusur masyarakat tanpa solusi yang adil dan manusiawi.

Massa juga mengecam sikap Ketua DPRD Kukar yang dinilai memicu polemik publik, serta menuntut penjelasan resmi terkait penggunaan fasilitas negara, khususnya aula DPRD, oleh ormas GRIB Jaya yang saat itu disebut belum mengantongi izin resmi dan belum terdaftar di Kesbangpol Kukar.

Selain itu, mereka mendesak transparansi penuh dalam pengelolaan APBD Kukar 2026, termasuk langkah konkret pemerintah daerah dalam mengatasi potensi defisit anggaran yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Aliansi juga menyoroti pernyataan soal masjid sebagai tempat menginap demi efisiensi anggaran perjalanan dinas, yang mereka nilai menyinggung fungsi rumah ibadah dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

Puncak tuntutan aksi tersebut adalah permintaan terbuka kepada Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani agar mengundurkan diri demi menjaga kehormatan lembaga dan memulihkan kepercayaan publik.

“Kami menjunjung tinggi adat, marwah, dan kehormatan tanah Kutai. Karena itu kami meminta Ketua DPRD dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk lengser dari jabatannya,” ujar Herby.

Massa juga memperingatkan apabila seluruh tuntutan tidak direspons secara serius, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para demonstran dan akan menindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga legislatif.

“Hari ini DPRD Kukar menerima aksi damai dari sejumlah organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan beberapa tuntutan. Aspirasi tersebut telah kami dengar secara langsung dan akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangan yang ada,” ucap Rasid. (Dri)