Kegiatan RDP Yerkait Dengan Wirausaha Masyarakat Bukit Merdeka di Kawasan Tahura Bukit Suharto.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas pelaku wirausaha, warga Bukit Merdeka di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (27/4/2026).

RDP ini menghadirkan perwakilan masyarakat, pihak terkait, serta otoritas kawasan guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi warga, khususnya menyangkut keberadaan usaha masyarakat di kawasan Tahura.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan pihaknya memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan berupaya mencari solusi bersama tanpa merugikan warga.

“Permasalahan ini merupakan problem masyarakat yang harus disikapi secara bersama. Kami telah memastikan bersama pihak otoritas bahwa penegakan yang dilakukan di lapangan menyasar pada bangunan baru atau aktivitas yang tidak sesuai aturan, bukan terhadap masyarakat secara umum,” ujarnya.

Ia menekankan ke depan perlu ada solusi konkret, seperti pola kemitraan dan penguatan aspek sosial, termasuk potensi pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat sekitar.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak ada upaya pengusiran atau intimidasi terhadap masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, menyampaikan aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius DPRD.

Ia berharap regulasi yang ada dapat dikaji kembali agar tidak merugikan warga yang telah lama bermukim dan berusaha di kawasan tersebut.

“Aturan memang dibuat oleh manusia dan pada prinsipnya bisa disesuaikan. Harapan kami, ada kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat agar tetap bisa beraktivitas dan tersenyum,” ujarnya.

Farida mengemukakan, keresahan juga dirasakan oleh banyak pihak, termasuk dirinya secara pribadi.

Maka itu, DPRD segera memfasilitasi RDP guna mempertemukan masyarakat dengan pihak terkait untuk mencari titik temu.

“Alhamdulillah, dari hasil rapat ini, pihak otorita menyampaikan bahwa bangunan lama tidak akan ditertibkan, sementara yang menjadi fokus adalah bangunan baru serta lokasi yang tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut memberikan kelegaan bagi masyarakat Bukit Merdeka yang sebelumnya diliputi kekhawatiran.

“Semoga dengan adanya kejelasan ini, masyarakat bisa kembali tenang dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan baik,” ucapnya. (Dri)