Koordinator Aksi aliansi Perjuangan Masyakar Kaltim, Erly Sopiansyah (topi hitam). Koordinator medis, Suntoro (ropi merah). Potret aksi massa di Depan Kantor Gubernur Kaltim. Selasa (21/4/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) bersama mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni di Kantor DPRD Kaltim pada pagi hari dan berlanjut ke Kantor Gubernur Kaltim pada siang hingga malam hari, Selasa (21/04/2026).

Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan, Erli Sopiansyah, yang menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah provinsi dalam satu tahun terakhir.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat Kaltim bersama adik-adik mahasiswa menyampaikan tuntutan. Banyak kebijakan yang kami nilai menyakiti hati masyarakat,” ujar Erli di sela aksi.

Ia menilai, sejumlah kebijakan yang diambil belum berpihak pada masyarakat. Selain itu, Erli juga menyoroti adanya dugaan praktik dinasti politik yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik.

“Yang kami lihat, ada indikasi dinasti. Ini yang membuat masyarakat kecewa, karena dinasti berpotensi membuka ruang korupsi,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, massa juga mendesak evaluasi kepemimpinan di tingkat daerah. Bahkan, mereka meminta pejabat terkait untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya.

Tak hanya itu, massa turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai belum berjalan maksimal di Kaltim, meskipun telah menjadi arahan pemerintah pusat.

“Perintah Presiden terkait efisiensi anggaran seharusnya dijalankan oleh semua daerah, namun kami menilai hal itu belum maksimal diterapkan di Kaltim,” tambahnya.

Sementara itu, dari sisi pengamanan dan kesehatan, Koordinator Divisi Medis aksi, Suntoro, menyampaikan pihaknya menurunkan sejumlah personel dan ambulans di dua lokasi aksi.

“Sejak pagi kami menurunkan empat personel BKO dengan satu unit ambulans di DPR. Di sana total ada dua ambulans dengan sekitar 15 personel,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat aksi bergeser ke Kantor Gubernur, jumlah personel medis ditingkatkan menjadi sekitar 30 orang dengan tiga unit ambulans untuk mengantisipasi kondisi di lapangan.

Terkait penanganan medis, Suntoro mengungkapkan terdapat lima kasus yang terjadi saat aksi di DPRD Kaltim, namun seluruhnya dapat ditangani di lokasi.

“Kebanyakan karena kelelahan atau kekurangan oksigen. Kami tangani di tempat, tidak ada yang dirujuk ke rumah sakit dari tim kami,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya tetap mengimbau para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis.

“Kalau situasi menjadi anarkis, kami tetap akan memberikan pertolongan pertama. Tapi kami harap massa bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib,” tutupnya.

Untuk keamanan aksi, pihak kepolisian menurunkan ribuan personel dan 5 mobil Water Canon untuk mengamankan jalannya aksi.

Hingga sore hari, massa aksi masih bertahan di sekitar Kantor Gubernur Kaltim sambil menunggu respons dari pihak pemerintah daerah. Namun, hingga pukul 18.00 WITA, tidak ada perwakilan Pemprov Kaltim yang hadir menemui massa aksi.

Pada pukuk 18.10 massa di himbau untuk membubarkan diri oleh pihak keamanan kepolisian. Puncaknya, massa di bubarkan paksa dan benar-benar bubar oada pukul 19.50 tadi. Hingga berita ini muncul, massa telah di bubarkan secara utuh. (*Abi)