Ketua Komisi IV DPRD Kukar.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Faisal, menanggapi serius isu dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Rumah Sakit Aji Muhammad Idris (AMI), Kecamatan Muara Badak.

DPRD memastikan akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk klarifikasi.

Andi Faisal mengaku baru menerima informasi tersebut dalam sepekan terakhir.

Ia menyebut kabar adanya dugaan “pilih kasih” dalam penerimaan karyawan menjadi perhatian serius karena menyangkut pelayanan publik.

“Ini jadi kabar yang kurang enak didengar. Ada isu pilih kasih dalam penerimaan karyawan di rumah sakit Muara Badak. Dalam waktu dekat kita akan undang semua stakeholder terkait,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, pemanggilan akan melibatkan manajemen rumah sakit, pihak ketiga, masyarakat, hingga unsur terkait lainnya.

Bahkan, DPRD membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan bukti jika ada dugaan intervensi dari oknum pejabat.

“Kalau memang ada pejabat yang menentukan siapa diterima atau tidak, silakan bawa nama-namanya. Kita buka secara terang di forum, supaya ada keadilan dan tidak ada tebang pilih,” tuturnya.

Menurutnya, keberadaan Rumah Sakit Muara Badak sejatinya dibangun untuk mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di 3 kecamatan, yakni Marangkayu, Muara Badak, dan Anggana.

Namun, jika proses rekrutmen sudah diwarnai isu negatif, hal ini dinilai dapat merusak kepercayaan publik.

“Rumah sakit ini dibangun untuk pelayanan. Kalau dari awal sudah muncul isu seperti ini, tentu tidak baik,” tambahnya.

Ia menjelaskan keterlambatan penanganan bukan karena DPRD lamban, melainkan banyaknya agenda yang harus diselesaikan secara paralel, termasuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati.

Sementara itu, salah seorang warga Muara Badak, Nina mengemukakan, adanya kejanggalan dalam proses rekrutmen tenaga sekuriti di Rumah Sakit AMI.

Ia menuturkan ada dugaan pelatihan yang dilakukan secara tertutup tanpa diketahui seluruh peserta.

“Dari informasi yang kami dapat, ada pelatihan yang tidak terbuka. Banyak peserta yang ikut seleksi tidak tahu soal itu, tapi tiba-tiba ada yang sudah dipanggil orientasi,” ucapnya.

Nina juga menyoroti adanya peserta yang diduga telah lebih dulu mendapatkan atribut sekuriti, sebelum pengumuman resmi.

Bahkan, lanjut dia, dari sekitar 42 peserta yang mendaftar, hanya sebagian yang mendapatkan informasi lanjutan terkait tahapan seleksi.

“Kami menduga ada praktik yang tidak transparan. Bahkan ada yang sudah dapat seragam, tapi tidak semua peserta tahu prosesnya seperti apa,” katanya.

Ia berharap pihak berwenang dapat menelusuri dugaan praktik tak transparan tersebut hingga ke akar permasalahan, termasuk kemungkinan adanya peran perantara atau oknum tertentu dalam proses rekrutmen.

“Ini rumah sakit, harusnya profesional. Kalau dari awal sudah ada praktik seperti ini, tentu sangat disayangkan,” ucapnya. (Dri)