Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. (Foto : Abi/KutaiRaya).


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai memiliki dampak ganda, baik dari sisi efisiensi maupun beban masyarakat.

Rencana penerapan WFH bagi ASN di Kota Samarinda dinilai memiliki dampak ganda, di satu sisi berpotensi meningkatkan efisiensi seperti penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pengurangan kemacetan, namun di sisi lain berisiko memindahkan beban operasional ke individu, serta tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada sektor pelayanan publik, yang membutuhkan interaksi langsung.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menekan kemacetan.

“Kalau WFH diterapkan, tentu bisa mengurangi penggunaan BBM dan kemacetan. Dari sisi pegawai juga ada penghematan,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Namun, ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama pada sektor pelayanan publik yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat.

“Kalau pelayanan seperti di kelurahan, itu tidak mungkin WFH. Tetap harus tatap muka dengan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, WFH hanya relevan untuk pekerjaan yang bersifat administratif, dan dapat dilakukan secara daring.

“Kalau hanya laporan atau administrasi yang bisa online, itu bisa dilakukan dari rumah,” katanya.

Di sisi lain ia menilai, kebijakan WFH juga berpotensi memindahkan beban operasional, dari pemerintah ke masyarakat.

“Beban di kantor memang berkurang, seperti listrik dan operasional. Tapi beban itu pindah ke rumah, seperti listrik dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.

Karena itu ia menekankan, pentingnya kajian menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

“Jangan sampai ini hanya memindahkan beban dari negara ke masyarakat. Harus dilihat apakah benar-benar memberi manfaat, atau justru tidak efektif,” pungkasnya. (*Abi)