Anggota DPRD Kukar, Budiman.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Upaya mewujudkan program swasembada pangan di sejumlah desa di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satu persoalan utama adalah lokasi desa yang berada jauh dari pusat pelayanan, sehingga berbagai program pemerintah tidak dapat tersalurkan secara maksimal.

Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat pelayanan publik melambat dan berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi penopang utama swasembada pangan.

"Selama ini beberapa desa terhambat karena letaknya jauh, sehingga pelayanan agak susah dan berdampak pada pelaksanaan program swasembada pangan," ujar Anggota DPRD Kukar, Budiman pada Rabu (19/11/2025).

Menurut Budiman, akses pelayanan yang lambat menyebabkan desa-desa tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan program secara optimal. Hal ini membuat target swasembada pangan di daerah terpencil sulit tercapai dalam waktu singkat.

Ia menilai bahwa solusi struktural perlu dipertimbangkan, terutama dalam jangka panjang, agar pelayanan pemerintah dapat hadir lebih cepat dan lebih dekat kepada masyarakat desa.

"Makanya desa tersebut juga agak terhambat ketika jaraknya jauh dari pelayanan," ucapnya.

Budiman menyebut bahwa salah satu langkah strategis yang bisa diambil adalah pembentukan wilayah atau daerah administrasi baru. Upaya ini diyakini mampu memperpendek jarak pelayanan sekaligus memperkuat efektivitas program pembangunan.

Menurutnya, kehadaran wilayah baru bisa mempermudah koordinasi dan pendistribusian program, sehingga desa-desa terpencil dapat berpartisipasi lebih aktif dalam agenda ketahanan pangan.

"Jika bisa dibentuk wilayah baru di daerah tersebut, kami yakin ini akan berdampak baik bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat," tegasnya.

Budiman menutup dengan harapan bahwa percepatan pelayanan dan penataan wilayah dapat membantu suksesnya program swasembada pangan serta menyongsong generasi emas di masa mendatang. Ia meyakini bahwa percepatan layanan publik adalah kunci kemajuan desa dan keberhasilan pembangunan daerah. (adv)