Pelatihan Pendamping Koperasi Desa Merah Putih di Samarinda.(DPMD Kukar)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digelar pada 27–31 Oktober 2025 di Samarinda. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi berbasis potensi lokal.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menjelaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif nasional dengan plafon anggaran sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat. Namun, hingga kini dana tersebut belum dikucurkan karena masih dalam proses verifikasi dan evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai leading sector program ini.

"Pemerintah pusat masih melakukan verifikasi terhadap ribuan proposal yang sudah masuk. Ada sekitar seribu proposal yang telah diterima, disusul 20 ribu yang sedang diverifikasi, dan puluhan ribu lainnya masih dalam tahap pengusulan," ungkap Irji’i Senin (3/11/2025).

Di Kutai Kartanegara, terdapat tiga desa yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan program ini, yaitu Desa Batuah, Desa Tanah Datar, dan Desa Sungai Meriam di Kecamatan Anggana. Ketiga desa tersebut telah mulai mempersiapkan berbagai langkah sesuai instruksi pusat.

Menurut Irji’i, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, desa-desa di seluruh Indonesia diminta segera membentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa. Program ini telah diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025, sementara di Kukar peluncuran lokalnya digelar di Desa Tanah Datar.

"Untuk penyaluran dana, mekanismenya akan dilakukan melalui bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Namun sebelum itu, koperasi desa wajib mengajukan proposal bisnis yang sesuai dengan potensi lokal," jelasnya.

Rencana pengembangan usaha koperasi mencakup berbagai sektor seperti usaha simpan pinjam, agen LPG, pupuk, logistik desa, apotek desa, gudang cold storage, hingga layanan pos dan penyimpanan hasil pertanian.

"Cold storage ini disesuaikan dengan kebutuhan desa, misalnya untuk penyimpanan ikan di daerah pesisir atau sayur-mayur di wilayah pertanian," tambahnya.

Pemerintah pusat juga menyiapkan lahan seluas seribu hektare untuk mendukung pembangunan infrastruktur usaha koperasi. Dari total dana Rp3 miliar tersebut, sebagian akan digunakan untuk pembangunan fisik dan sebagian lainnya untuk operasional.

Irji’i berharap, koperasi yang telah terbentuk segera dapat beroperasi setelah mekanisme penyaluran dana ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Harapan kita, koperasi yang sudah siap bisa segera menjalankan kegiatan usahanya. Namun saat ini, kita masih menunggu kejelasan teknis penyaluran pinjamannya," tandasnya. (adv/dri)