Kunjungan DPMD dan BPKAD Kutai Timur ke Kukar.(DPMD Kukar)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara menerima kunjungan studi tiru dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Senin (6/10/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antardaerah serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menjelaskan bahwa rombongan Pemkab Kutai Timur terdiri atas perwakilan dari BPKAD dan DPMD. Dalam kunjungan tersebut, mereka mempelajari sistem pengelolaan keuangan desa di Kutai Kartanegara, khususnya terkait penerapan aplikasi Sistem Informasi Pencairan Keuangan Desa (Sipacar Puda).

"Studi tiru ini difokuskan pada mekanisme penyaluran keuangan desa yang telah diterapkan di Kutai Kartanegara menggunakan aplikasi Sipacar Puda. Sistem ini memudahkan desa dalam mengajukan pencairan dana secara elektronik, tanpa harus datang langsung ke kecamatan atau kabupaten," jelas Poino Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, penerapan sistem digital tersebut menjadi solusi efisien bagi daerah dengan kondisi geografis yang luas seperti Kutai Timur. Dengan mengadopsi sistem serupa, proses penyaluran keuangan desa dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan mengurangi hambatan administratif.

"Wilayah Kutai Timur memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Kutai Kartanegara, ada desa yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan. Karena itu, penggunaan aplikasi seperti Sipacar Puda sangat relevan untuk diterapkan di sana," tambahnya.

Poino menegaskan, DPMD Kukar terus berupaya mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital agar setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

"Kami tentu terbuka untuk berbagi pengalaman dengan kabupaten lain, karena tujuan utamanya adalah bagaimana bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing," ujarnya.

Melalui kegiatan studi tiru ini, diharapkan sinergi antar pemerintah daerah semakin kuat dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang profesional, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. (adv/dri)