Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni saat menyampaikan sambutan pada agenda Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) Kaltim tahun 2025, Selasa(21/10/2025). (Foto:Abi/KutaiRaya)

‎
‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Bentuk keseriusan Pemprov Kaltim dalam membangun kekuatan ekonomi terus dilakukan. Salah satunya, melalui Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) Kaltim tahun 2025 di Gedung Olah Bebaya, Pemprov Kaltim, Samarinda, Selasa (21/10/2025).
‎
‎Wajah senyum ditampakkan puluhan tamu undangan yang sebagian merupakan menerima manfaat KUR. Hal ini juga turut dirasakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut.
‎
‎Program KUR menurutnya, merupakan bentuk nyata Pemprov Kaltim hadir ditengah masyarakat, terutama pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
‎
‎"Program KUR ini dapat menjadi dorongan bagi UMKM agar mampu mandiri dan berkelanjutan," ucap Sekda Kaltim saat menyampaikan sambutan.
‎
‎KUR sendiri, kata Sri Wahyuni, merupakan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Salah satu kemudahannya ialah suku bunga yang telah mendapat subsidi dari pemerintah pusat, terkhusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
‎
‎Dketahui, masyarakat hanya akan membayar suku bunga sebesar 6 persen dari angka awal 10-12 persen. Pasalnya, pemerintah pusat telah menanggung sisa suku bunga yang ada.
‎
‎"Ini merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, untuk terus mendorong usaha kecil menengah tetap berkembang dan tumbuh ditengah kondisi ekonomi yang terus memberikan tantangan,"jelasnya.
‎
‎Untuk itu, Sri Wahyuni berharap, agar fasilitas tersebut dapat digunakan dengan kebermanfaatan dan fungsi yang sesuai.
‎
‎"Semoga KUR ini dapat digunakan secara transparan dan akuntabel. Karena pada dasarnya, KUR ini bertujuan untuk memperkuat dan memperbesar putaran ekonomi di wilayah masyarakat," harapnya.
‎
‎Tidak hanya KUR, KPP Pemprov Kaltim juga menjadi kemudahan bagi masyarakat Kaltim. Diketahui, program KPP tersebut merupakan bagian dari program prioritas Pemprov Kaltim, yakni Gratispol. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah dengan nilai 10 juta rupiah. KPP dikhususkan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah.
‎
‎Hal ini juga di ungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Prov. Kaltim, Heni Purwaningsih. Dirinya menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut diikuti dari berbagai pelaku usaha yang berasal dari 9 lembaga penyalur KUR seperti BRI, BNI, BSI, Mandiri, Bukopin, BTN, Bankaltimtara, Pegadaian dan BCA. Jika ditotal, terdapat 400 pelaku usaha.
‎
‎Terkait dengan itu, Pemprov Kaltim terkhusus DPPKUKM Kaltim juga melakukan penandatanganan MoU bersama dengan perbankan dan Perguruan tinggi.
‎
"‎Kami menginginkan proses pembiayaan yang ekosistemnya terintegritas. Untuk itu, saya rasa kerjasama yang terjadi dengan pendidikan dan perbankan ini akan sangat membantu koperasi desa khususnya untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal," ungkap Heni.
‎
‎Selain penyaluran KUR, acara tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara DPPKUKM Kaltim, perbankan dan perguruan tinggi. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat pendampingan usaha, khususnya bagi koperasi desa dan kelurahan merah putih yang tengah berkembang di seluruh wilayah Kaltim.
‎
‎“Kami ingin memperluas ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Kolaborasi dengan dunia pendidikan dan perbankan akan membantu koperasi desa agar bisa naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” jelas Heni.
‎
‎Tercatat, sebanyak 1.037 koperasi desa telah hadir di tengah-tengah masyarakat di 10 Kab/Kota di Bumi Etam. Selanjutnya, proses tahap dua yakni membangun fasilitas usaha seperti gudang dan gerai.
‎
‎"Melalui koperasi dan UMKM, kita yakin bahwa ekonomi akan mampu di dongkrak. Sehingga kita tidak hanya bergantung pada usaha makro saja. Ini juga merupakan langkah yang menuju junh tinggi keadilan di sektor ekonomi," tutupnya. (*Abi)