‎Ilustrasi Aktivitas masyarakat Samarinda yang mempengaruhi putaran ekonomi Kota Samarinda.(Foto:Abi/KutaiRaya)

‎
‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menghadapi tantangan besar setelah pemerintah pusat memangkas hampir separuh dana transfer ke daerah (TKD). Kebijakan ini membuat ruang fiskal Kota Samarinda menyempit, serta memaksa pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian agar pelayanan publik dan program prioritas tidak terganggu.
‎
‎Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan, bahwa nilai TKD yang diterima daerahnya kini hanya sekitar Rp1,361 triliun, turun drastis dari Rp2,7 triliun pada tahun sebelumnya.
‎
‎"Nilainya kurang lebih sekitar Rp1,361 triliun dari sebelumnya Rp2,7 triliun. Persentase pemangkasan turun sekitar 49 persen," ujarnya seusai rapat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah, Jumat (17/10/2025).
‎
‎Pemangkasan itu merupakan dampak dari kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025.

‎Kondisi ini membuat ruang fiskal Samarinda menyempit sekitar 35–40 persen, sehingga mempengaruhi struktur belanja daerah pada tahun anggaran 2026. Meski demikian, Andi Harun menegaskan, pemerintah kota Samarinda tidak akan terpaku pada keluhan.
‎
‎"Kita tidak mau membuang energi untuk mengeluh. Ini justru saatnya kita beradaptasi dan melakukan mitigasi agar pelayanan publik tetap prima," tegasnya.
‎
‎Langkah mitigasi yang dimaksud, menurutnya, mencakup penyesuaian pada sektor belanja rutin serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sumber potensial. Pemkot Samarinda berencana menggenjot lima sektor utama sebagai penguat PAD, di antaranya pajak daerah, retribusi jasa usaha, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta kerja sama investasi dengan pihak swasta.
‎
Sementara, ‎Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Cahya Ernawan menjelaskan, strategi peningkatan PAD akan lebih difokuskan pada optimalisasi dan digitalisasi layanan pajak, bukan pada peningkatan tarif pajak masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan daya tahan ekonomi warga.
‎
‎Dalam dokumen RPJMD Samarinda 2021–2026, pemerintah kota menargetkan kenaikan PAD dari sekitar Rp746 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1,04 triliun pada tahun 2026. Kenaikan ini diharapkan bisa memperkuat kemandirian keuangan daerah, terutama setelah berkurangnya transfer pusat.
‎
‎Namun, diakui bahwa peningkatan kemandirian fiskal Samarinda selama ini sebagian juga disebabkan oleh turunnya TKD, bukan semata peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemkot menilai bahwa penguatan struktur ekonomi lokal harus dilakukan secara sistematis agar tidak bergantung pada dana pusat.
‎
‎Selain mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan PAD, Andi Harun juga menyebut perlunya pembentukan lembaga pengelola investasi daerah yang dapat menampung dan mengelola modal swasta. Tujuannya, agar Samarinda bisa menarik investasi produktif di sektor-sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
‎
‎"Pemangkasan dana transfer bukan hanya ujian fiskal, tetapi juga kesempatan untuk berbenah. Dari efisiensi anggaran hingga pembentukan lembaga pengelola investasi, semua diarahkan agar Samarinda lebih mandiri," tuturnya.
‎
‎Kebijakan pemangkasan TKD sendiri bukan hanya menimpa Samarinda. Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) juga mengalami pengurangan alokasi TKD secara signifikan.

Data menunjukkan bahwa total TKD untuk Kaltim pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp42,48 triliun, namun pada tahun 2026 angkanya hanya direncanakan sekitar Rp22,50 triliun, atau berkurang hingga Rp20 triliun.
‎
‎Gubernur Kaltim bersama DPRD provinsi bahkan telah melakukan lobi ke Kementerian Keuangan, agar ada tambahan alokasi dana pada kuartal pertama tahun 2026, khususnya pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH). Wakil Gubernur Seno Aji menyebutkan, bahwa pemerintah pusat telah menjanjikan kemungkinan penambahan DBH pada Februari atau Maret 2026 sebagai bentuk penyesuaian bagi daerah terdampak.
‎
‎Andi Harun menyadari bahwa tekanan fiskal ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun ia tetap optimis bahwa Samarinda dapat menjadikan masa sulit ini sebagai momentum untuk memperkuat daya tahan ekonomi.
‎
‎"Kita sedang membangun imunitas ekonomi daerah. Tahun ini kita belajar hemat, tahun depan kita berkreasi. Dan pada 2027, Samarinda akan reborn," pungkas Andi Harun. (*Abi)