Salah satu infrastruktur perhotelan megah Kota Samarinda yang juga Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (10/10/2025).(Foto:Abi/KutaiRaya)
‎
‎
‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Menebak kepastian, isu pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Kota Samarinda oleh Pemerintah Pusat. Proyeksi pemangkasan hampir 50 persen.
‎
‎Isu pemangkasan TKD di tiap Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat masih terus menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, tidak hanya berdampak pada pendapatan, tapi juga pembangunan dan perlambatan pertumbuhan sektor lainnya.
‎
‎Untuk Kota Samarinda sendiri, hal ini menjadi sebuah permainan dadu. Jika pemangkasan terjadi lebih besar, maka Samarinda akan banyak memangkas sub-sub alokasi anggaran lebih besar. Jika lebih kecil, nafas lega bisa dihembuskan.
‎
‎Diketahui, berdasarkan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2026, Samarinda mencatat sebesar Rp 5,3 Triliun.
‎
‎Namun, angka ini belum sah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Ananta Fatuhurrazi turut mengatakan hal serupa. Dirinya menyebutkan, bahwa besaran KUA-PPAS pada APBD 2026 Kota Samarinda masih berdasarkan dokumen acuan semula.
‎
‎"Ya, angka itu masih sama, namun untuk perubahannya, apakah nanti akan berubah atau bagaimana, itu masih akan dibahas. Kemungkunan akan di bahas di finalisasi menjelang pengesahan Raperda APBD di Bulan November nanti," Ucap Kepala Bapperida Kota Samarinda tersebut.
‎
Berkaitan dengan pemangkasan TKD, Ananta mengatakan, Pemkot Samarinda masih menunggu hasil dari kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dirinya juga membeberkan, bahwa Pemkot Samarinda (TAPD Kota Samarinda) masih terus berupaya untuk menekan angka pemangkasan lebih besar.
‎
‎"Beberapah hari ini, Bapak Walikota Samarinda terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, dan itu intens ya. Artinya disini Pemkot Samarinda betul-betul berupaya untuk bagaimana program strategis yang sudah dicanangkan ini aman kedepannya," jelasnya.
‎
Dirinya menyebutkan, bahwa Pemkot Samarinda telah bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Kementerian PUPR serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
‎
‎"Kalau ke Kemenkeu jelas ya, kita melobby agar pemangkadan TKD tidak begitu besar, karena kita punya program prioritas," tambah Ananta.
‎
‎Disisi lain, dirinya bersama jajaran Bapperida Kota Samarinda juga telah menghitung serta memproyeksikan, jika APBD 2026 berkiblat pada Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah (RA-TKD) tahun 2026 dari Kemenkeu. Hasilnya, diprediksi APBD 2026 Kota Samarinda akan menyusut hingga 1,8 Triliun atau tersisa Rp 3,5 Triliun.
‎
‎"Ini bukan resmi ya, ini masih perkiraan,"katanya.
‎
‎Meskipun diprediksi akan mengalami pemangkasan cukup besar, Bapperida Kota Samarinda tetap memastikan bahwa program prioritas akan terus berlanjut dan berjalan. Hal ini, kata Ananta, sesuai dengan 10 program prioritas dari Walikota Samarinda Andi Harun.
‎
‎"Prioritas tetap berjalan, belanja pegawai dan pelayanan publik tetap ada. Yang jelas kita akan mempertimbangkan pada sektor yang bukan prioritas, terutama mengacu pada kemampuan fiskal daerah dan efisiensi anggaran," tandasnya. (*Abi)