Kabag Ekonomi Setkab Kukar, Haryo Martani.(Foto:Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) : Satu unit usaha plat merah di Kabupaten Kutai Kartanegara tak berjalan maksimal yaitu PT. Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani, pada Kutairaya di ruang kerjanya, Kamis (4/9/2025).

Ia mengatakan, ada 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kukar diantaranya, PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), yang bergerak pada sektor penerimaan PI 10 persen Blok Mahakam, trading BBM, LPG, dan lainnya.

Kemudian, PT. Tunggang Parangan yang bergerak di sektor usaha kapal pandu dan tunda. Perumda Tirta Mahakam yang bergerak pada pengelolaan air bersih, yang didistribusikan kepada masyarakat. Dan PT. KSDE bergerak pada sektor energi dan jasa kontruksi.

"BUMD kita hanya PT. KSDE yang belum maksimal, karena gagal bisnis dan baru kali ini saja," kata Haryo Martani.

Kegagalan bisnis itu disebabkan oleh putus kontrak dengan PT. Rea Kaltim, karena BUMD ini menghasilkan pembangkit listrik bio gas dari bahan-bahan perkebunan.

"PT. Rea Kaltim ini berhenti melakukan penanaman, sehingga KSDE tidak ada bahan baku yang diolah. Biasanya PT. KSDE ini menyetorkan deviden setiap tahunnya sekitar Rp 1,5-1,8 miliar," ucapnya.

Sebagai bahan evaluasi, saat ini PT. KSDE tengah dilakukan audit kinerja oleh Inspektorat. Atas kegagalan tersebut, Direktur PT. KSDE mengundurkan diri pada Juli 2025.

"Saat ini Direkturnya kosong dan dijabat oleh Komisaris sebagai Plt Direktur," ujarnya.

Ia menegaskan, BUMD yang sehat itu terdapat 4 indikator yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM), operasional, keuangan dan administrasi. Jika ini dijalankan dengan baik pastinya BUMD itu berjalan dengan sehat.

"Kami juga terus berupaya dalam mencarikan jalan bisnis untuk BUMD kita. Dengan cara mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di Kukar, untuk dapat melibatkan BUMD," tegasnya.

Salah satu contoh BUMD Kukar, yang telah optimal dan rutin memberikan deviden kepada pemerintah daerah ialah PT. MGRM.

Direktur BUMD PT. MGRM Efri Novianto menyebutkan, BUMD ini mampu menyetor deviden dari 2019-2023 sekitar Rp 103 miliar. pada 2025 ini PT. MGRM akan menyerahkan deviden sekitar Rp 30 miliar ke pemerintah daerah.

Adapun unit usaha yang dikelola diantaranya, trading gas LPG PSO (subsidi) dan non PSO. Trading Transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, vendor held stok dan penyewaan kendaraan operasional lapangan.

"Pendapatan yang diperoleh dari bisnis Trading dan transportir BBM ini sekitar Rp 400-700 juta per bulan. Sehingga dalam satu tahun bisa memperoleh Rp 8 miliar lewat bisnis yang dikelola itu," sebut Efri Novianto. (Ary)