Rumah Produksi Bersama Desa Jonggon Jaya.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Masyarakat Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu berharap agar Rumah Produksi Bersama (RPB) jahe bisa segera dioperasikan. RPB ini merupakan salah satu mendukung program hilirisasi produk pertanian di Kukar.

Kepala Desa Jonggon Jaya, Muhammad Kholil mengatakan bahwa RPB ini belum bisa dioperasikan karena belum serah terima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara untuk mesin, bangunan, serta perlengkapan sudah ada. Sayang juga tidak segera serah terima dengan harapan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Jonggon.

"Artinya biar masyarakat semangat lagi untuk tanam pangan di bidang hortikultura ini, harapan saya pemerintah bisa serah terima. Tapi masih ada kelompok jahe yang walaupun belum bisa menggunakan itu, tetap bikin serbu jahe, tetap berjalan," ungkapnya Selasa (12/8/2025).

Dengan peralatan seadanya, home industri jahe jonggon tetap berjalan, dengan hasil serbuk siap saji Ini orang kemana-mana mas, ada yang panen sudah dijual-jual. Cuma harga jahe memang lagi drop.

"Karena sebenarnya kita ingin ada aturan hukum yang mengatur dari kementerian perdagangan atau dari pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten. Standarisasi pembelian jahe masyarakat sehingga tidak dimainkan oleh jahe dari daerah lain. Ketika daerah lain ikut jual ke Kalimantan, timur tetap ikut harga sama Karena kosnya di Kalimantan Timur itu khususnya di Jonggon, kos biaya produksi cahaya itu cukup tinggi," jelasnya.

Ia berharap mudah-mudahan RPB ini bisa bermanfaat buat masyarakat, sehingga masyarakat ini semangatnya naik lagi, karena permintaan jahe sangat tinggi sebenarnya di Kaltim ini.

Sementara terpisah, Kabid Pengembangan UKM, DiskopUKM Kukar Fathul Alamin mengatakan bahwa untuk RPB itu sampai saatnya sudah berjalan, cuma dalam skala kecil. Fokusnya masih diproduksi serbuk jahe. Tapi kalau untuk yang produksinya yang serbuk jahenya tuh sudah jalan terus. Bisa jualan sampai ke Samarinda juga. teman-teman koperasi mengelola itu

"Kalau untuk serah terima pengelolaan dan aset masih menunggu dari pemerintah pusat, karena RPB itu dibangun menggunakan anggaran langsung dari kementerian koperasi dan UKM," tutupnya. (dri)