Objek Wisata Danau Tanjung Sarai (istimewa)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi besar pembangunan desa berbasis potensi lokal. Meski ranah teknis pengelolaan berada pada sektor kepariwisataan, DPMD tetap memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa dan mengarahkan tata kelola ekonomi wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A. Riyandi Elvander, yang menyatakan bahwa pengembangan desa wisata saat ini membutuhkan pendekatan lintas sektor, terutama kerja sama yang erat antara DPMD dan Dinas Pariwisata.

"Pengembangan desa wisata memang menjadi domain teknis Dinas Pariwisata, namun banyak aspek pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan sinergi antarlembaga. Kolaborasi ini sangat penting, terlebih program ini berjalan secara berjenjang dari kabupaten hingga nasional," ujarnya Kamis (3/7/2025).

Ia mengapresiasi beberapa desa di Kukar yang telah ikut serta dalam berbagai ajang desa wisata di tingkat provinsi dan nasional. Riyandi berharap, partisipasi itu tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang desa menjadi nominasi atau bahkan pemenang dalam lomba desa wisata maupun event lain seperti "Desa Budaya" yang diselenggarakan oleh sejumlah kementerian.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi mengenai daftar desa yang terlibat dalam program-program tersebut. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa wisata yang terjadwal secara spesifik.

"Kami melihat peningkatan kapasitas SDM sangat krusial untuk menunjang pengelolaan pariwisata yang kompetitif. Tanpa kualitas SDM yang mumpuni, pengembangan desa wisata sulit memberikan dampak ekonomi yang maksimal," jelas Riyandi.

Ia juga menyoroti perlunya menjalin kemitraan antara pemerintah desa dan pelaku wisata yang bergerak secara mandiri atau privat. Menurutnya, masih banyak destinasi wisata desa yang dikelola secara individual tanpa keterlibatan aktif pemerintah desa, sehingga sulit mendapatkan intervensi atau pembinaan yang optimal.

"Ke depan, kami harap ada bentuk kerja sama yang lebih konkret. Pemerintah desa perlu menjadi fasilitator dalam mengintegrasikan pelaku wisata perorangan ke dalam kerangka pembangunan desa," imbuhnya.

Saat ini, beberapa desa di Kukar diketahui telah mengelola objek wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun, Riyandi menilai bahwa kontribusi sektor wisata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih belum signifikan.

"Kami melihat pengelolaan wisata desa belum optimal, karena inovasi dari pengelola masih terbatas. Padahal, potensi yang dimiliki sangat besar. Maka, inovasi dan penguatan kelembagaan perlu terus dilakukan," katanya.

Melalui pendekatan kolaboratif dan dukungan lintas sektor, DPMD Kukar menaruh harapan besar agar ke depan seluruh desa di Kukar mampu menggali dan mengelola potensi wisata secara profesional dan berdaya saing tinggi.

"Kalau desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dan mulai bersinergi, maka dampaknya tidak hanya pada peningkatan PADes, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," tutup Riyandi. (DRI/ADVDPMDKUKAR)