KUKAR (KutaiRaya.com) - Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP, kembali melaksanakan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD), kali ini mengangkat tema "Human Security" atau keamanan manusia, berlangsung di RT 8 Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan Kukar, Rabu (30/04/2025).

Kegiatan tersebut dengan menghadirkan narasumber, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti.

Dalam kesempatan itu, politisi Golkar ini mengatakan, kegiatan seperti PDD merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Selain PDD, bentuk interaksi lainnya meliputi reses dan sosialisasi peraturan daerah (perda).

"Kegiatan ini sebenarnya setiap bulan dilaksanakan, kalau sebelumnya nama kegiatannya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, tapi mulai tahun ini bernama Penguatan Demokrasi Daerah. Selain itu dalam kegiatan ini juga kami ingin bersilaturahmi kepada masyarakat Desa Loa Duri Ulu, " ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti dalam menjelaskan, Human security (keamanan manusia) merupakan salah satu aspek pertahanan dan keamanan negara yang berfokus pada perlindungan masyarakat dan komunitas. perkembangan dari konsep keamanan yang sebelumnya hanya berfokus pada kedaulatan negara bertujuan untuk memperluas keamanan masyarakat, bukan hanya kepentingan negara.

"Human Security baru bisa berubah menjadi ancaman keamanan negara atau "keamanan nasional" apabila gangguan itu sudah terjadi secara sistematis, berdampak meluas, sehingga mengancam keutuhan negara/bangsa dan keselamatan masyarakat banyak, " terangnya.

Ia mengatakan, dalam kondisi normal dan biasa maka human security tidak menjadi isu ancaman keamanan negara atau "keamanan nasional" dan cukup ditangani secara regular oleh institusi yang bersangkutan.

Kemudian Hakikat Human Security, ia meyakini bahwa ancaman dapat tertuju bukan hanya kepada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia.

"Comprehensive security menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor untuk mengelolanya, " imbuhnya.

Berikutnya lanjut Rinda, dari Perspektif Human Security, pertama Perspektif HAM, perspektif ini berlandaskan pada definisi luas human security yang mencakup berbagai dimensi hak-hak asasi manusia. Perspektif ini melihat bahwa ancaman utama bagi human security adalah penolakan hak-hak asasi manusia dan tidak adanya supremasi hukum.

"Lalu, Perspektif Humanitarian. Perspektif ini meletakkan perang sebagai ancaman utama bagi human security dan karenanya keselamatan individu dipandang sebagai tujuan utama pengembangan konsep human security, " tuturnya.

Ia menambahkan, perhatian utama dari penganut perspektif humanitarian adalah keselamatan masyarakat sipil yang tidak terlibat dipertempuran (non-combatans) saat konflik bersenjata terjadi.

"Terakhir, Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Perspektif ini memberikan definisi yang ekspansif bagi konsep human security yang meliputi dimensi ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup, individu, komunitas, serta politik, " tandasnya. (One/Adv)