TENGGARONG (KutaiRaya.com) Ada 5 Sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Kukar menjadi pillot project pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Adapun sekolah itu diantaranya, SDN 001 Tenggarong, SDN 003 Tenggarong, SDN 018 Tenggarong, SMP Negeri 1 Tenggarong dan SMP Negeri 2 Tenggarong. Sementara simulasi program MBG ini telah dilakukan di masing masing sekolah, Senin (18/2/2025).

Kepala SDN 018 Tenggarong Saida Hafina mengatakan, simulasi program MBG berjalan lancar dan makanan yang diterima sesuai dengan pemenuhan gizi maupun serat yang telah ditentukan serta layak untuk dikonsumsi.

"Menunya layak untuk dikonsumsi, ada sayur mayur, ayam goreng, hingga susu. Di SDN 018 ini ada 514 siswa yang menerima manfaat dari program itu," kata Saida Hafina pada Kutairaya.

Menurutnya, program itu bertujuan untuk pemenuhan gizi siswa sehingga bisa bertumbuh cerdas. Hal ini harus didukung penuh oleh semua pihak, dalam mewujudkan Indonesia emas.

"Tadi sudah kita bagikan makanannya sekitar pukul 10.00 wita dan dimakan pada 11.00 wita," ucapnya.

Sementara itu wali murid SDN 018 Tenggarong, Dian Setianingrum menyebutkan, program ini sangat baik dalam upaya pemenuhan gizi siswa. Sehingga makanan yang dikonsumsi siswa ini terjamin kesehatannya.

"Kami terima kasih kepada pemerintah, yang telah memiliki program ini. Kami sebagai orang tua tak khawatir terhadap apa yang dikonsumsi oleh anak," ujar Dian Setianingrum.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Tauhid Afrilian Noor sangat mendukung terhadap program MBG ini. Program MBG ini dari pemerintah pusat yang direalisasikan oleh Badan Gizi Nasional.

"MBG pelaksanaannya dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Dengan membuat dapur yang telah ditetapkan Standar Operating Prosedur (SOP)," jelas Tauhid Afrilian Noor.

Terkait hal ini, pihaknya telah berkomunikasi dengan Bupati Kukar dalam membantu atau mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan lancar. Mengingat geografis Kukar ini sangat luas.

"Jika perlu kita bentuk tim koordinasi antar stakeholder baik dari pemerintah Kecamatan, Kelurahan atau desa, kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan dan lainnya, guna memastikan program itu berjalan dengan baik," ungkapnya. (ary)