TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperoleh penghargaan Paritrana Award 2023 yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagai pengakuan atas komitmen dalam perlindungan tenaga kerja rentan dan mendukung Program Kukar Siap Kerja.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Istana Wakil Presiden RI diterima langsung Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pada Jum'at (20/10/23).

Plt Disnakertrans Kukar M Hatta mengatakan bahwa penghargaan yang diterima pada Jum'at lalu oleh Wakil Bupati adalah penghargaan yang diberikan kepada salah satu kabupaten atau kota yang sudah melaksanakan BPJS ketenagakerjaan khususnya penjaminan pekerja rentan yang ada di Kukar.

"Alhamdulillah kita sudah menjaminkan kepada pekerja rentan 35.450 orang sejak tahun 2021 dan kita laksanakan sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini menjadikan gairah, motivasi kita dalam bekerja lagi untuk membantu masyarakat Kukar khususnya tenaga rentan bagaimana ke depan kita support terus. Dan juga untuk mendukung Program Kukar Siap Kerja." kata M Hatta saat dikonfirmasi Minggu (22/10/23).

Ia juga berterima kasih kepada BPJS ketenagakerjaan, karena banyak warga rentan yang meninggal mendapat santunan kematian. Untuk penghargaan ini yang kedua kalinya di dapat Pemkab Kukar, sebelumnya juga mendapat penghargaan di Tingkat Provinsi Kaltim.

"Dan Kukar satu satunya kabupaten yang menerima penghargaan se-Kalimantan. Alhamdulillah ini suatu anugerah Tuhan yang bagi Kukar." ungkapnya.

Sementara Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan bahwa Pemkab Kukar secara konsisten memberikan bantuan perlindungan yang beragam, dengan jumlah bantuan mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 100 juta. Program ini tidak hanya mencakup ASN dan karyawan perusahaan, tetapi juga buruh, nelayan, dan petani.

"Alhamdulillan Kukar kembali meraih pengahargaan bergengsi tingkat nasional, kali ini kita mendapatkan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan." kata Rendi

Rendi menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus meningkatkan dan mensosialisasikan program perlindungan ini, serta memperluas cakupan kepersertaan melalui dukungan semua pihak.

Pemkab Kukar telah konsisten sejak 2021 hingga saat ini, artinya di daerah kami tidak hanya ASN (Aparatur Sipil Negara) dan karyawan perusahaan saja yang mendapatkan perlindunga, tapi buruh, nelayan hingga petani juga dapat,

"Kami juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan program ini hingga ke tingkat desa pada tahun 2024 mendatang," ungkapnya. (*dri/adv)