SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Harli Siregar memimpin ekspose permohonan pendampingan pada pelaksanaan pembebasan lahan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kaltim, di Kantor Kejati Kaltim, Kamis (16/03/2023).

Turut serta hadir dalam ekspose ini Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Gunadi, Koordinator, para Kasi pada bidang Datun dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kaltim, hadir Kabid Bina Marga Hariyadi, PPK J. Carold B dan Rify Apriyanto beserta para staf pada bidang Bina Marga.

"Ekspose ini dilakukan karena sebelumnya ada Surat permohonan pendampingan pada pelaksanaan pembebasan lahan/ tanah TA 2023 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 590/787/BM-KASI PRC tanggal 23 Februari 2023 dan Nomor : 590/955/BID-BM tanggal 08 Maret 2023, " ungkap Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Harli Siregar.

Ia menjelaskan, ada empat kegiatan yang dimohonkan pendampingan, yakni pengadaan lahan ruas jalan akses dan jembatan Sei Nibung.
Pengadaan lahan ruas jalan Sp.4 Outer Ringroad IV -Bandara Samarinda Baru. Pengadaan lahan ruas jalan Ringroad 1 Samarinda (Jembatan Mahulu – Jalan Jakarta) dan Pengadaan lahan ruas jalan Outer Ringroad II (Jl. Nusyirwan Ismail) Samarinda.

"Dari hasil ekspose tersebut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara akan melakukan pendampingan hukum guna pelaksanaan 4 kegiatan tersebut dikarenakan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berkomitmen akan turut serta secara aktif dalam pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan Kalimantan Timur menjadi lebih baik sebagai Ibu Kota Negara, " tandasnya. (One)