Firnadi Ikhsan

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Anggota DPRD Kukar Firnadi Ikhsan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kukar atas penyerapan anggaran tahun 2022 yang mencapai 85 persen. Namun ada beberapa catatan yang masih harus diperbaiki di tahun selanjutnya.

"Ya kalau berharap 100 persen, itu harapan yang wajar lah, namanya kita kasih anggaran sekian harus belanja sekian itu bagus. Tapi kalau memang tidak bisa, tentu kita juga mencoba memahami kendalanya itu apa. Sehingga kalau mau dibilang angka 80, 85 persen itu yang tergolong bagus lah."ungkap Finadi Ikhsan Senin (26/12/22).

Lanjutnya, tapi catatannya tentang proses pengerjaan anggaran yang kaitan dengan waktu ini harus terus diperbaiki. Dan harus memeriksa data dari tahun pertama dari tahun ke tahun, sehingga ada evaluasi untuk peningkatan. Memang situasi berbeda setiap tahunnya. Tapi ini tentang manajemen, tentang perlakuan tentang SDM yang harus terus ditingkatkan.

"Jadi kalau kalau 2 tahun anggaran 2 tahun terakhir ini, saya sebagai Anggota Banggar juga kami mengesahkan APBD tepat waktu. Sesuai dengan apa yang di Anjuran KPK dalam pendampingan oleh KPK, semua ditetapkan sesuai dengan jadwalnya sesuai dengan tanggal yang diarahkan itu jangan dijadikan alasan."ujarnya

Sehingga kalau yang dimaksud itu kendala teknis masalah alam. Kemudian tentang begitu banyaknya proyek yang menumpuk di akhir tahun itu harus jadi evaluasi agar nanti di perubahan. Maka proyek-proyek besar itu semua direncanakan lagi. Tahun anggaran murni dikerjakan di prioritaskan di situ karena petencanaan pembangunan sudah lebih detail rapi.

"Oleh karena itu di perubahan cukup pengerjaan proyek proyek yang kira-kira memungkinkan dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jangan ada proyek besar dikerjakan di waktu yang pendek. Dari sisi itu perencanaannya saya kira di Dinas PU sendiri yang harusnya lebih tahu ini cocoknya dikerjakan di mana, sehingga tidak terjadi silva yang terus menerus setiap tahun, bahkan lebih turun lagi daripada tahun sebelumnya."jelas Finadi.

Firnadi berharap kedepan, persiapkanlah segera di awal tahun apa masalahnya APBD nya sudah disahkan, karena mereka punya waktu persiapan yang lebih panjang dan ia juga berpesan ini evaluasinya apa, sehingga di tahun depan bisa lebih

Karena silpa itu sebenarnya rakyat tidak mendapatkan pembangunan, yang tadinya harusnya jalan jalan yang bisa dinikmati bangunan jadi enggak bisa tutup, terlambat hari ini sama dengan 2 tahun berikutnya baru bisa dikerjakan. Dan tahun depan sudah ditetapkan projek yang baru tidak bisa lagi melanjutkan yang sebelumnya, kecuali di tahun perubahan bisa di anggarkan kembali.

Artinya evaluasi SDM di lingkungan pemerintah terkait dengan regulasi, pertama regulasi itu apa sih masalahnya sehingga tidak bisa segera dikerjakan. Kemudian masalah lelang melelang, terkait di OPD dan tata kelolanya bagaimana, apakah itu terkait SDM atau terkait dengan perangkat perangkatnya. Jadi silvanya bisa dibilang cukup sedikit.

"Kalau pemerintah berhasil mencapai 85 persen saya kira cukup tapi tidak salah, tidak ada salahnya kita berharap walaupun tidak ada yang sempurna, tapi namanya harapan kalau bisa 100 persen kenapa tidak."pungkasnya. (*dri)