TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Guna memaksimalkan bantuan untuk korban bencana alam banjir agar segera tersalurkan khususnya yang berada di wilayah hulu Kukar, Komisi II DPRD Kukar gerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Selasa (5/4/2022).

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kukar Syarifuddin didampingi Ketua Komisi II Hamdan, dan anggota Komisi II lainnya seperti Firnadi Ikhsan, Sopan Sopian, dan H. Azhar Nuryadi, juga dihadiri Kades Kota Bangun Seberang Abdul Khair yang juga Ketua DPC P Apdesi Kukar serta perwakilan BLHD dan Dinsos Kukar.

Sekretaris Komisi II DPRD Kukar Syarifuddin mengatakan, RDP ini dilaksanakan setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang berharap ada bantuan dari pemerintah.

"Karena sempat terjadi banjir di daerah hulu Kukar selama dua bulan terakhir, sempat surut dan kondisi terakhir banjir lagi. Kita berharap dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kukar jika ada dana untuk penanggulangan bencana agar bisa segera disalurkan," ungkap Politisi PAN tersebut.

Namun lanjutnya, dalam RDP tersebut juga diketahui ada beberapa kendala, yakni untuk menyalurkan bantuan itu minimal harus ada dapur umum dan pengungsian baru dapat disalurkan, sementara selama ini banyak daerah yang tertimpa musibah banjir ini tidak ada dapur umum dan tempat pengungsian, sehingga pihak terkait kesulitan untuk menyalurkan bantuan.

"Kita berharap kedepannya regulasi yang menurut mereka ini sulit, karena harus memenuhi syarat seperti harus ada tempat pengungsian dan dapur umum baru bisa dibantu, kita ingin kedepannya harus dicarikan alternatif, entah itu dibuat dalam bentuk Perbup atau Perda terkait bencana lokal yang mengatur, sehingga tidak lagi mengacu pada regulasi yang mewajibkan harus ada pengungsian dan dapur umum terlebih dahulu baru dibantu, karena bencana ini hampir setiap tahun terjadi," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPC P Apdesi Kukar Abdul Khair yang juga Kades Kota Bangun Seberang menambahkan, kesulitan masyarakat jika terjadi banjir adalah akses transportasi sehingga harga barang menjadi naik, kemudian yang berkebun tidak bisa berkebun dan mereka ini sangat perlu bantuan.

"Kondisi banjir sekarang sudah mulai surut, akses jalan sudah bisa dilalui, dan tujuan kami dari DPC P Apdesi Kukar mengikuti RDP ini agar Pemkab Kukar bisa membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam terutama banjir di daerah hulu," harapnya. (One)