(Wakil Sekretaris DPC PKB Kukar Munabbihudin)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - DPP PKB telah mengeluarkan Keputusan Penetapan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kukar periode 2019-2024 tertanggal 14 Maret 2022 lalu, dengan mengesahkan Khoirul Mashuri sebagai Pimpinan DPRD Kukar periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa menggantikan Siswo Cahyono.

Wakil Sekretaris DPC PKB Kukar Munabbihudin saat dikonfirmasi membenarkan adanya Surat Keputusan DPP PKB tersebut.

Menurutnya, rotasi di internal Fraksi PKB di DPRD Kukar itu sebenarnya salah satu penyegaran dari partai agar kader-kader partai di DPRD itu diberi kesempatan dan ini hal yang lumrah.

"Dan ini sangat wajar apabila dilakukan rotasi pimpinan, dan rotasi pimpinan ini bukan berarti yang bersangkutan di PAW, dan adapun rotasi ini bukan karena pak Siswo Cahyono itu melakukan kesalahan terhadap partai itu tidak, dan rotasi ini memang hal yang lumrah dilakukan semua partai," ungkap Munabbihudin.

Ia mengaku, dipilihnya Khoirul Mashuri yang akan menggantikan Siswo Cahyono ini sesuai keputusan dari partai.

"Terkait penggantian ini mungkin ada penilaian tersendiri dari partai dan pertimbangan tertentu dan saya pun tidak tahu apa itu pertimbangannya, yang jelas kemauan DPP PKB itu menunjuk khoirul Mashuri menggantikan posisi Siswo Cahyono sebagai pimpinan di DPRD Kukar," tuturnya.

Namun disisi lain, Munabbihuddin juga menyayangkan sikap ketua DPC PKB Kukar Puji Hartadi yang tidak menunjukan sikap kenegarawan serta terkesan membanggkang kepada perintah partai. Hal itu terlihat saat Surat Keputusan dari DPP PKB belum dijalankan oleh ketua DPC PKB Kukar.

"Kalau memang loyal dan patuh maka tunjukan dan jalankan SK DPP itu tanpa harus protes, dan konsultasi lagi apalagi ini hanya rotasi yang bertujuan untuk penyegaran. Jika berbicara tentang kebesaran partai maka pola kepemimpinan harus merangkul dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dari hasil musyawarah bukan atas dasar suka atau tidak. Ini kan suka-suka ketua DPC aja. Berapa orang dan bagaimana perasaan kader-kader PKB yang dibuang alias tidak dimasukan ke SK yang baru oleh ketua DPC PKB, nah hal ini yang tidak terlihat sekarang," terangnya.

Dengan sikap dan pola kepemimpinan seperti itu lanjutnya, justru membuat partai mundur dan tidak elegan.

"Ya menurut saya Ketua DPC PKB Kukar layak diganti. Ini menjadi catatan tersendiri untuk kepengurusan DPC PKB Kukar dan semoga jajaran DPW dan DPP PKB dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kebesaran partai ini," pungkasnya. (One)