(Aksi demo didepan kantor KPU Kukar, Senin (23/11/2020)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Belum adanya keputusan dari KPU Kukar terkait surat rekomendasi Bawaslu RI, puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Putih Kukar menggelar aksi damai di depan kantor KPU Kukar, Senin (23/11) siang.

Dalam aksi ini mereka kembali menyuarakan pernyataan sikap yang ditanda tangani sekitar 20 aliansi di Kukar, karena komisioner KPU Kukar tidak ada maka pernyataan sikap diterima Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kukar Abdul Haris Effendi.

Perwakilan aksi Haidir mengatakan, pernyataan sikap yang kami serahkan hari ini kurang lebih sama pada aksi awal pekan lalu dan hari ini kami pertegas kembali, karena kami melihat masih belum ada kepastian dari KPU Kukar perihal tindak lanjut dari surat rekomendasi Bawaslu RI.

"Jadi kalau ada asumsi tindak lanjut dalam bentuk inventarisasi kemudian mencari fakta-fakta ulang itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh Undang-undang, harusnya sesuai undang-undang melaksanaan rekomendasi Bawaslu RI tersebut," ungkapnya.

Ia mengaku, dalam permasalahan ini KPU Kukar melakukan blunder misalnya seperti ini belum ada keputusan kita menjadi ragu mana KPU mana Bawaslu, karena fungsi itu seolah-olah terbolak balik dalam proses saat ini.

"Yang jelas kita berharap KPU Kukar tetap melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI, jika itu tidak dilakukan maka kita akan lakukan langkah-langkah hukum, yang pertama kita melaporkan KPU Kukar ke DKPP sebagai pelanggan kode etik, yang kedua kita akan melaporkan KPU dalam tindak pidana karena memang ini menurut kami sudah masuk tindak pidana, "terangnya.

Ia mengharapkan, KPU Kukar tetap bekerja secara profesional dan pernyataan sikap yang kita sampaikan ini dapat didengar komisioner KPU Kukar, sehingga nanti kita lihat apa keputusan KPU Kukar.

Sementara itu, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kukar Abdul Haris Effendi akan menyampaikan pertanyaan sikap kepada Komisioner KPU Kukar.
(one)