Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun sata orasi didepan Kantor Gubernur Kaltim. Senin (19/10/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur menjadi sorotan setelah seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan meninggal dunia dalam kondisi yang diduga berkaitan dengan paparan asap.

Menyikapi situasi ini, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim mendatangi Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026), untuk mendesak perhatian lebih serius terhadap keselamatan masyarakat.

Aksi itu tidak hanya menyoroti satu kasus kematian, tetapi juga risiko kesehatan yang dihadapi anak-anak dan kelompok rentan di tengah kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

TRC PPA menilai penanganan karhutla perlu disertai langkah perlindungan kesehatan yang nyata bagi warga terdampak.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun mengatakan, pihaknya menemukan langsung kondisi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar asap.

Ia menilai situasi ini menjadi alasan bagi organisasinya untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah daerah.

“Kami pernah mengunjungi 2 anak di kawasan Pelita 8 yang terdampak asap karhutla. Satu anak harus dirawat di rumah sakit karena ISPA, sedangkan satu lainnya juga mengalami dampak paparan asap,” ujar Rina.

Menurut Rina, keterlibatan TRC PPA dalam aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk menyuarakan keselamatan anak.

Ia mengakui organisasinya biasanya tidak melakukan demonstrasi di lingkungan pemerintahan, tetapi persoalan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan anak membuat mereka memilih turun langsung.

“Namun, karena ini menyangkut anak-anak, kami merasa harus maju dan menyampaikan apa yang terjadi di lapangan,” tuturnya.

Rina juga menyayangkan, apabila kondisi kabut asap dianggap tidak membahayakan, sedangkan masyarakat masih menghadapi risiko gangguan kesehatan.

Menurutnya, penilaian terhadap situasi karhutla harus mempertimbangkan kondisi warga yang terpapar, bukan hanya melihat penanganan api di lapangan.

“Kami gerah ketika melihat kondisi di lapangan masih seperti ini, tetapi situasinya disebut aman-aman saja. Masih ada anak-anak dan masyarakat yang harus menghadapi dampak asap,” katanya.

Selain menyampaikan aspirasi, TRC PPA Kaltim turut mendukung upaya petugas yang bekerja memadamkan kebakaran.

Rina menyampaikan pihaknya terlibat membantu relawan pemadam kebakaran, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menangani karhutla di sejumlah lokasi.

Dukungan tersebut diberikan melalui bantuan kebutuhan konsumsi bagi petugas yang menjalankan tugas hingga malam hari.

Rina menilai kerja keras personel di lapangan perlu dibarengi dukungan peralatan dan perhatian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat.

“Mereka berjibaku memadamkan api, sehingga kebutuhan dan keselamatan petugas juga harus diperhatikan,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah memperkuat langkah perlindungan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan terdampak kebakaran.

Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan dari paparan asap.

“Yang paling penting adalah bagaimana keselamatan masyarakat di Kaltim, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terdampak karhutla. Itu harus menjadi perhatian bersama,” tutur Rina.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menerima massa aksi dan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya bayi yang diduga berkaitan dengan dampak kabut asap.

Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut dia, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperkuat penanganan karhutla.

Rudy menegaskan, karhutla tetap menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama.

Meskipun Kaltim tidak termasuk dalam 6 provinsi prioritas penanganan karhutla oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap perlu mengambil langkah untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat.

Salah satu upaya yang dibahas adalah rencana pembentukan rumah oksigen bagi kelompok rentan.

Fasilitas tersebut direncanakan untuk membantu balita, anak-anak, perempuan, serta lanjut usia yang membutuhkan perlindungan ketika kualitas udara memburuk.

Selain itu, Pemprov Kaltim meminta Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan kebutuhan medis dan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak asap.

Langkah ini mencakup penyediaan masker, obat-obatan, serta kesiapan rumah sakit dalam menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan. (Abi)