Pantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari udara.(Foto: Adpim)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih konkret agar melindungi masyarakat yang terdampak kabut asap selama tiga bulan terakhir.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Samsun, menilai upaya penanganan Karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, pendataan titik panas, maupun koordinasi antarinstansi.

Menurutnya, perlindungan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas, terutama ketika kabut asap masih mengganggu aktivitas warga.

"Jangan sampai masyarakat harus menghadapi dan menanggung sendiri dampak kabut asap ini. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan karena masyarakat memiliki hak untuk hidup sehat," ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah agar menangani Karhutla tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan atau luas lahan yang terbebas dari kebakaran.

Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan berbagai kebijakan dan langkah penanganan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ia menilai, apabila kabut asap masih terus dirasakan warga, strategi penanganan yang selama ini dijalankan perlu dievaluasi.

"Kalau berbagai upaya sudah dilakukan tetapi dampaknya belum dirasakan masyarakat, tentu perlu ada evaluasi. Pemerintah harus mencari langkah yang lebih efektif agar persoalan ini bisa ditangani dengan baik," ungkapnya.

Dirinya juga menyoroti pentingnya bantuan langsung bagi masyarakat terdampak, mulai dari pembagian masker, vitamin, hingga penyediaan air bersih.

Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan keselamatan anak-anak, termasuk mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar mengajar apabila kualitas udara berada pada kondisi yang membahayakan kesehatan.

Menurutnya, langkah tersebut jauh lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan sekadar penyampaian laporan mengenai perkembangan titik api.

"Yang kita harapkan adalah tindakan nyata di lapangan. Jangan hanya sebatas melakukan identifikasi persoalan, tetapi harus ada langkah konkret untuk membantu masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim telah berupaya membantu masyarakat melalui pembagian masker dan vitamin yang disalurkan lewat kantor partai.

Meski demikian, ia mengakui bantuan tersebut belum cukup agar menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak kabut asap.

Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat diperlukan, mengingat pemerintah memiliki kewenangan serta sumber daya yang lebih besar dalam menangani dampak Karhutla.

"Pemerintah harus bisa merasakan kondisi yang sedang dialami masyarakat Kaltim. Jangan sampai warga dibiarkan menghadapi persoalan ini tanpa perlindungan dan bantuan yang memadai," ujarnya.

Ia menekankan, penanganan Karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ketika kebakaran telah terjadi.

Upaya pencegahan kebakaran berulang serta pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

Ia berharap, kejadian kabut asap yang berlangsung selama berbulan-bulan dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pihak terkait.

Dengan demikian, penanganan Karhutla ke depan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan memadamkan api, tetapi juga mampu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. (*Yud)