Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Laju inflasi Kalimantan Timur pada September 2026 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, namun kondisinya masih relatif terkendali. Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Kaltim tercatat 0,18 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Agustus 2026 yang berada pada level 0,10 persen (mtm). Dengan perkembangan itu, inflasi Kaltim sepanjang tahun berjalan mencapai 2,82 persen (year-to-date/ytd), sedangkan secara tahunan berada di angka 3,98 persen (year-on-year/yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan mengatakan, tekanan harga pada September terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Tekanan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau antara lain dipicu terbatasnya pasokan sejumlah komoditas pangan dari daerah produksi akibat kondisi cuaca dan fenomena El Nino,” kata Jajang, Selasa (6/10/2026).

Kondisi kekeringan, turut memengaruhi produktivitas sejumlah komoditas pangan dan hortikultura. Beberapa komoditas yang terdampak di antaranya cabai dan beras.

Jika dilihat berdasarkan wilayah pembentuk IHK, seluruh daerah yang menjadi indikator penghitungan inflasi di Kaltim mengalami kenaikan harga secara bulanan.

Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,61 persen (mtm), disusul Kabupaten Penajam Paser Utara 0,52 persen. Sementara Kota Samarinda mengalami inflasi 0,09 persen dan Kota Balikpapan sebesar 0,08 persen.

Dari sisi komoditas, kenaikan harga cabai rawit, bayam, kangkung, tomat hingga jagung manis menjadi sejumlah penyumbang inflasi Kaltim sepanjang September.

Meski demikian, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas dan layanan. Di antaranya ikan layang, ikan tongkol, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga serta tarif angkutan udara.

Jajang menjelaskan, berbagai langkah pengendalian harga terus dilakukan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Kaltim. Upaya tersebut dijalankan dengan strategi 4K, meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Agar menjaga keterjangkauan harga, sepanjang September 2026 TPID menggelar Gerakan Pangan Murah sekaligus menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah daerah.

Program tersebut dilaksanakan antara lain di Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat dan Kutai Timur. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pangan strategis dengan harga terjangkau.

Sementara dari sisi ketersediaan pasokan, TPID bersama Perum Bulog dan pemangku kepentingan lainnya terus memastikan kebutuhan komoditas strategis terpenuhi. Hingga September 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat telah mencapai sekitar 80 persen.

Upaya menjaga produksi pangan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan pompa portabel pada areal persawahan yang terdampak kekeringan agar mengurangi risiko penurunan produktivitas.

Pada sektor distribusi, koordinasi lintas instansi diperkuat untuk menjaga kelancaran rantai pasok berbagai kebutuhan strategis.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memantau ketersediaan BBM dan LPG di SPBU sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi pengendalian inflasi. Pemerintah juga mendorong perbaikan akses jalan darat menuju Kabupaten Mahakam Ulu agar distribusi barang dan kebutuhan pokok ke wilayah tersebut semakin lancar.

Sedangkan dalam aspek komunikasi efektif, TPID terus melakukan koordinasi melalui rapat mingguan pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemantauan dini perkembangan inflasi juga disampaikan secara berkala melalui forum TPID.

Koordinasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat lebih cepat merespons potensi kenaikan harga, menjaga ekspektasi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan tepat sasaran.

Ke depan, TPID se-Kalimantan Timur akan melanjutkan penguatan strategi 4K serta melakukan mitigasi terhadap potensi tekanan harga sejak dini. Program pengendalian inflasi, termasuk Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), juga akan terus diperkuat.

Berbagai upaya tersebut diarahkan agar mempertahankan stabilitas harga di Kaltim, menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlanjutan aktivitas perekonomian daerah. (*Yud)