Potret angkutan umum bus antar Kota hingga Provinsi di wilayah Kota Samarinda. Sabtu (03/10/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan angkutan umum dengan tarif terjangkau, sebagai salah satu cara mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi.

Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengusulkan tarif mulai Rp 2.500 per perjalanan, dengan layanan yang terhubung melalui sistem feeder.

Program ini ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Konsepnya tidak hanya menawarkan ongkos murah, tetapi juga membangun jaringan transportasi yang membuat warga lebih mudah meninggalkan kendaraan pribadi saat bepergian.

Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, tarif tersebut sengaja dirancang agar transportasi publik bisa dijangkau lebih banyak masyarakat.

“Kita tetapkan yang paling murah Rp 2.500. Tapi juga kita beri dengan layanan publik yang kita upgrade, pengguna transportasi pribadi kita tata juga” kata Manalu.

Untuk menunjang hal tersebut, nantinya Dishub Samarinda akan menyiapkan strategi push and pull.

Manalu menekankan bahwa kualitas layanan menjadi faktor penting dalam mengubah kebiasaan masyarakat.

“Ya pelayanan bus harus nyaman dan aman, supaya masyarakat tertarik menggunakannya,” ujarnya.

Karena itu, Dishub juga menyiapkan pengaturan terhadap kendaraan pribadi dan ruang jalan.

Beberapa opsi yang dikaji meliputi sistem ganjil-genap, perbaikan jalur satu arah, hingga penataan parkir di badan jalan.

Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui sistem baru ini adalah akses masyarakat dari kawasan permukiman menuju jalur utama.

Feeder disiapkan untuk menghubungkan wilayah permukiman dengan koridor angkutan utama.

Bengkuring, Jalan Jakarta, dan kawasan sekitar kampus termasuk wilayah yang masuk dalam rencana layanan.

Manalu menegaskan, perpindahan dari feeder ke armada utama tidak akan membuat penumpang membayar dua kali.

“Naik feeder tetap dikenakan tarif terintegrasi dan cukup bayar satu kali. Kita tetapkan yang paling murah Rp 2.500,” kata Manalu.

Bagi Dishub, tarif Rp 2.500 menjadi salah satu instrumen untuk membuat angkutan umum lebih kompetitif.

Namun, angka tersebut tidak berdiri sendiri. Tarif akan terhubung dengan sistem layanan dan skema pembiayaan yang mendapat dukungan pemerintah pusat.

Penetapan akhirnya akan dilakukan melalui keputusan wali kota.

Karena itu, Dishub tidak hanya mengejar tarif rendah.

Pemerintah juga menyiapkan pelayanan yang lebih nyaman agar masyarakat memiliki alasan untuk beralih.

Penguatan transportasi publik akan berjalan bersamaan dengan penataan penggunaan kendaraan pribadi.

Selain itu, Dishub Samarinda mengkaji sejumlah kebijakan, termasuk ganjil-genap dan sistem satu arah.

Ruas tertentu juga diusulkan menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan untuk parkir di badan jalan.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kapasitas jalan, sekaligus mengurangi hambatan yang muncul, akibat parkir di badan jalan.

Dishub mencatat sejumlah persoalan pada angkutan lama, seperti pajak yang belum dibayar, kendaraan yang tidak lulus uji berkala, izin trayek yang tidak dimiliki, hingga kartu pengawasan yang telah kedaluwarsa.

Meskipun begitu, pengemudi lama tetap memiliki peluang masuk dalam sistem angkutan umum baru.

“Pengemudi angkutan lama tetap memiliki peluang untuk mengikuti proses perekrutan pengemudi pada layanan baru,” kata Manalu.

Ia mengatakan, pengemudi tersebut nantinya dapat diarahkan mengikuti layanan angkutan umum berbasis Buy The Service (BTS).

Program angkutan umum Samarinda ditargetkan berjalan pada 2027.

Tarif Rp 2.500, feeder, kenyamanan armada, hingga penataan kendaraan pribadi disiapkan sebagai satu rangkaian kebijakan.

“Tarifnya nanti terintegrasikan supaya dibuat murah,” ucap Manalu. (Abi)