Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, Kamis (1/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian DPRD.

Keterbatasan kuota dinilai turut memengaruhi pasokan BBM, sehingga penambahan alokasi menjadi salah satu langkah yang didorong untuk mengatasi persoalan tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan mengatakan, ketersediaan BBM di lapangan masih terkendala soal jumlah kuota yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penambahan kuota perlu menjadi perhatian agar pasokan BBM di Kukar dapat lebih terjaga, terutama untuk jenis bahan bakar yang saat ini mengalami kelangkaan.

"Memang kelangkaan ini kan karena memang kuotanya memang terbatas dan kurang," ujar Rahmat kepada KutaiRaya.com, Kamis (1/10/2026).

Sebagai langkah awal, Komisi II DPRD Kukar telah melakukan koordinasi dengan DPRD Balikpapan untuk membahas persoalan tersebut.

Koordinasi ini dilakukan guna menyamakan pandangan, sekaligus mencari solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi keterbatasan pasokan dan persoalan distribusi BBM.

Pihaknya juga mendorong Pertamina agar mempertimbangkan penambahan kuota, khususnya pada jenis BBM yang mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah Kukar.

Ia berharap adanya penambahan kuota dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi persoalan ketersediaan BBM yang terjadi di lapangan.

Selain koordinasi antarlembaga, DPRD Kukar juga mempertimbangkan pembahasan lebih lanjut bersama Pertamina dan pihak terkait lainnya.

Salah satu langkah yang memungkinkan dilakukan, yakni melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehingga persoalan kuota maupun distribusi BBM dapat dibahas secara langsung bersama pihak yang memiliki kewenangan.

Namun, hingga saat ini komunikasi yang dilakukan Komisi II dengan pihak terkait masih sebatas koordinasi secara lisan.

Ia mengatakan, pihaknya masih membahas langkah lanjutan di internal komisi, termasuk kemungkinan menyampaikan surat resmi maupun menggelar RDP untuk meminta penjelasan lebih jauh mengenai kondisi pasokan BBM di Kukar.

"Kalau kita sih sudah berkoordinasi secara lisan, cuma mungkin nanti kita perhatikan apa kita perlu bersurat atau RDP. Saya masih kita diskusikan nanti di internal komisi," ucapnya. (Zar/adv)