Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi penurunan transfer ke daerah (TKD) hampir Rp1,3 triliun. Kondisi tersebut membuat APBD Balikpapan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp4,2 triliun pada 2025, kini turun menjadi sekitar Rp3 triliun.

Meski ruang fiskal menyempit, Pemkot Balikpapan memastikan sejumlah kebutuhan dasar masyarakat tetap dipertahankan, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa, seragam gratis, hingga pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi belanja yang bersifat wajib atau mandatory spending di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

“Kita punya masalah terkait transfer ke daerah. Kami berkurang hampir Rp1,3 triliun. Jadi APBD Kota Balikpapan 2025 Rp4,2 triliun, sekarang tinggal Rp3 triliun,” kata Bagus, Rabu (30/9/2026).

Menurut dia, meski terjadi penurunan anggaran, program pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Di antaranya pemberian BPJS Kesehatan kelas 3 gratis bagi warga kategori pekerja bukan penerima upah, pemberian beasiswa, serta seragam gratis bagi pelajar.

Pemkot juga memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap berjalan. “Alhamdulillah pegawai, ini gaji ASN dan P3K tidak terlambat atau tidak berkurang,” ujarnya.

Bagus mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah pemerintah kabupaten/kota lainnya menghadapi tekanan fiskal untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Sementara di Balikpapan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja, salah satunya dengan mengurangi belanja infrastruktur.

“Balikpapan kemarin kita malah surplus hampir Rp300 miliar, karena kita memang mengurangi belanja infrastruktur,” katanya.

Menurut Bagus, pengurangan belanja infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemkot berharap pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat didukung melalui kementerian terkait.

Di tengah berkurangnya dana bagi hasil dan transfer ke daerah, Pemkot Balikpapan juga berupaya memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagus mengatakan pemerintah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk mengurangi tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Selain optimalisasi PAD, kerja sama dengan berbagai pihak juga didorong untuk mendukung pembangunan, termasuk melalui kerja sama dengan pihak luar negeri.

“Dana bagi hasil berkurang, kita mencari sumber-sumber pendapatan untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Semakin banyak melakukan MoU kerja sama, jangan kerja sama domestik, kerja sama di luar negeri,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya berdampak pada sektor pendapatan, tetapi juga dapat membuka dukungan terhadap sektor pendidikan dan penyediaan fasilitas bagi masyarakat. “Dengan sendirinya membantu terkait dengan pendidikan maupun terkait dengan fasilitas,” ucapnya. (Las)