Ketua REI Balikpapan Andi Kalaru.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Komisariat Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan menyesuaikan aturan zonasi dan luasan kavling, untuk membuka ruang pembangunan lebih banyak rumah bagi masyarakat.

Ketua Komisariat REI Balikpapan Andi Kalaru mengatakan, persoalan zonasi menjadi salah satu kendala yang dibahas dalam pertemuan pengurus REI periode 2026–2029 bersama Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Menurutnya, aturan zonasi saat ini turut membatasi jumlah unit yang dapat dibangun pengembang dalam suatu kawasan. Karena itu, REI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan zonasi dan penyesuaian luasan kavling dengan kebutuhan hunian masyarakat.

“Dengan perubahan zonasi, luasan kavling bisa sedikit diperkecil. Itu bisa membuat kita lebih banyak lagi unit rumah yang bisa kita hadirkan,” kata Andi Kalaru, pada hari Selasa, 29.September 2026.

Ia menyebut kebutuhan rumah di Balikpapan masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong REI untuk terus membuka peluang pembangunan perumahan, termasuk rumah subsidi.

Saat ini, pengembang yang tergabung dalam REI Balikpapan telah membangun sekitar 500 unit rumah komersial. Sementara pembangunan rumah subsidi yang sedang berjalan mencapai sekitar 300 unit.

REI menargetkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah tahun ini. Namun, hingga saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 50 persen dari target tersebut. “Targetnya 1.000, harapannya. Yang terealisasi ini baru 50 persen,” ujarnya.

Selain mendorong penambahan pasokan rumah bagi masyarakat umum, REI Balikpapan juga mulai menyiapkan rencana pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Andi mengatakan, rencana tersebut telah dibicarakan bersama Wali Kota dan sejumlah kepala dinas. REI selanjutnya akan melakukan koordinasi untuk menentukan pembagian lokasi pembangunan di beberapa wilayah Balikpapan.

“Kami REI ingin membangun perumahan khusus ASN. Kami akan berkoordinasi dulu dan membagi-bagi di beberapa wilayah,” jelasnya.

Untuk rencana perumahan ASN tersebut, harga rumah yang dibahas berada di kisaran Rp400 jutaan.

Di sisi lain, dalam pertemuan tersebut REI juga mendapat perhatian terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) perumahan kepada pemerintah daerah.

Andi mengatakan, pengembang yang belum menyerahkan PSU didorong segera menyelesaikan proses tersebut. Sementara bagi pengembang yang akan membangun perumahan baru, penyerahan PSU diminta menjadi bagian yang diprioritaskan sejak awal.

“Yang belum segera menyerahkan fasum, dan yang akan membuat perumahan agar penyerahan PSU itu menjadi prioritas juga untuk diurus,” tutupnya. (Las)