- Senin, 19 Oktober 2026
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas
SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Penataan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum berhenti.
Pemprov Kaltim melakukan rotasi pada Senin (28/9/2026) di Kantor Gubernur Kaltim.
Kendati demikian, Pemprov Kaltim masih menghadapi kebutuhan pengisian 14 jabatan eselon II yang masih kosong.
Sejumlah pejabat mendapat tugas baru, terutama pada sektor kesehatan, pendapatan daerah, sosial, serta manajemen rumah sakit.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengatakan, penataan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi, sekaligus upaya memenuhi kebutuhan perangkat daerah yang membutuhkan pejabat definitif.
Menurut Rudy, pemerintah harus bergerak ketika kebutuhan organisasi sudah mendesak.
Proses administrasi pengisian jabatan, kata dia, membutuhkan waktu sehingga penyesuaian perlu dilakukan secara bertahap.
“Masih banyak yang akan dilaksanakan penyegaran. Karena proses administrasi kalau terlalu lama, sementara kita sudah membutuhkan untuk organisasi,” ucap Rudy.
Dalam rotasi kali ini, Dasmiah yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim mendapat penugasan sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Sementara itu, Andi Muhammad Ishak berpindah dari posisi Kepala Dinas Sosial Kaltim menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.
Posisi yang ditinggalkan Ishak kemudian ditempati dr. Jaya Mualimin.
Sebelumnya, Jaya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.
Perubahan juga terjadi pada jajaran rumah sakit milik Pemprov Kaltim, dr. Ariesanty Irawaty Marhabang mendapat tugas sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Kemudian, Rosjidah Rahmawati mendapat penugasan sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Untuk Balikpapan, dr. Nurliana Adriati Noor mendapat tugas sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Kanujoso Djatiwibowo.
Rudy menegaskan kebutuhan penataan pejabat tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.
Sejumlah organisasi perangkat daerah lain juga masih membutuhkan pengisian dan penyesuaian.
Ia menyebutkan sektor pendidikan, Inspektorat, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai bagian dari perangkat daerah yang masih masuk dalam agenda penataan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rotasi pada Senin ini belum menutup seluruh kebutuhan organisasi Pemprov Kaltim.
Berdasarkan data yang disampaikan, masih ada 14 jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong di lingkungan Pemprov Kaltim.
Jabatan tersebut meliputi Asisten III Setdaprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Kesbangpol, Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Selain itu, posisi Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Kesra, Sekretaris DPRD Kaltim, serta Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda juga tercatat masih kosong.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah dalam menuntaskan pengisian jabatan pimpinan di sejumlah perangkat daerah.
Rudy juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan rotasi berkaitan dengan isu transparansi anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan rotasi sebagai bagian dari manajemen ASN.
Selain memenuhi kebutuhan organisasi, pergantian penugasan juga memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mendapatkan pengalaman di bidang yang berbeda.
“Kita laksanakan satu penyegaran. Yang kedua, untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita dalam melaksanakan karier,” ucap Rudy.
Ia menambahkan pemerintah mempertimbangkan kondisi organisasi saat menentukan penempatan pejabat.
Faktor kekosongan jabatan dan kebutuhan tenaga kesehatan turut menjadi pertimbangan.
“Satu, banyak nakes. Dua, juga ada yang kosong-kosong kita isi,” katanya.
Dengan masih adanya 14 jabatan eselon II yang kosong, Pemprov Kaltim diperkirakan masih akan melanjutkan penataan organisasi.
Pemerintah akan menyesuaikan pengisian jabatan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah dan proses administrasi yang berjalan. (Abi)
