Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud usai Rapat Paripurna di Gedung Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (28/9/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp70 miliar untuk menjaga program pembangunan yang dinilai lebih prioritas bagi masyarakat.

Efisiensi dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbebani defisit dan belum tersalurkannya sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, efisiensi tidak berarti menghentikan pembangunan. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan untuk mengarahkan anggaran kepada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Kita memang banyak efisien di sini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk membangun yang lebih prioritas. Prioritas infrastruktur, kebutuhan fasilitas umum, itu menjadi prioritas,” kata Rahmad, usai Rapat Paripurna di Gedung Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, pada hari Senin (28/9/2026).

Menurutnya, sejumlah pos anggaran yang dinilai dapat ditekan telah dilakukan pemangkasan. Di antaranya anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN), perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.

“Artinya banyak yang kita pangkas. Kita efisiensi ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rahmad menyebut, total efisiensi yang bersumber dari sejumlah pos tersebut mencapai sekitar Rp70 miliar. Anggaran yang tersedia kemudian diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya penerimaan DBH yang menjadi salah satu sumber pendanaan daerah. Rahmad mengatakan, dari sekitar Rp400 miliar lebih dana yang masih kurang salur, baru sekitar Rp12 miliar yang diterima.

“Di tengah defisit kita, di tengah anggaran yang kurang bayar ini belum tersalurkan, dari Rp400 miliar lebih itu hanya ada bantuan sekitar Rp12 miliar, jauh sekali,” katanya.

Meski demikian, Rahmad memastikan sejumlah pembangunan tetap berjalan. Salah satunya pembangunan rumah sakit yang telah dirancang menggunakan skema tahun jamak atau multiyears.

Menurut dia, penggunaan skema multiyears bukan karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran, melainkan sebagai strategi agar beban pembiayaan pembangunan dapat dikelola secara lebih terukur.

“Bukan berarti tidak ada uang, lebih menghemat. Karena kalau anggaran sebesar itu, kalau satu tahun jamak pasti tidak akan mampu. Makanya kita buat multiyear, supaya kesinambungan waktu juga ada untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” jelasnya.

Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, kondisi APBD Perubahan tahun ini cukup berat. Selain adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, Balikpapan juga masih menunggu pembayaran DBH sekitar Rp400 miliar.

“APBD Perubahan mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini termasuk tragis, karena kita defisit. Dan memang dari pusat ada efisiensi. Kita sebenarnya masih ada dana DBH kurang lebih Rp413 miliar. Tapi yang baru dibayarkan kalau tidak salah Rp12 miliar. Jadi masih ada Rp400-an,” kata Alwi.

Menurut Alwi, apabila sebagian DBH tersebut dapat segera dicairkan, tekanan terhadap keuangan daerah akan berkurang. Sebab, efisiensi anggaran turut berdampak pada kemampuan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan kegiatan fisik.

“Kalau itu sebenarnya dicairkan separuh saja, sebenarnya kita enggak begitu kesusahan,” ujarnya.

Ia menyebut, keterbatasan anggaran membuat kegiatan fisik di sejumlah OPD, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, menjadi terbatas. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD melalui kegiatan reses.

“Teman-teman dari dewan dituntut oleh masyarakat hasil reses mereka. Reses mereka kan banyaknya tuntutan-tuntutan seperti permintaan perbaikan jalan, parit, dan lain-lain,” kata Alwi.

Namun, Alwi memahami kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini tidak hanya terjadi di Balikpapan, tetapi juga menjadi kebijakan secara nasional.

“Kita enggak bisa. Karena ini bukan hanya di Balikpapan, tapi seluruh Nusantara, se-Indonesia Raya kayanya, efisiensi ini. Ya jelas kita terima saja. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa normal kembali,” ujarnya. (Las)