Walikota Samarinda, Andi harun. Jumat (25/09/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota Samarinda menunda sementara
pekerjaan fisik sodetan yang dirancang untuk membantu mengurangi banjir di kawasan Loa Janan Ilir.

Pemkot Samarinda memilih menghentikan pekerjaan selama sekitar satu hingga 2 pekan.

Langkah ini diambil setelah rencana tersebut memunculkan keberatan dari masyarakat Desa Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Masa jeda itu dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat di wilayah Kukar.

Pemkot tidak ingin pekerjaan terus berjalan ketika pemahaman antarpihak mengenai fungsi dan dampak sodetan belum sepenuhnya sama.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, polemik ini lebih banyak berkaitan dengan komunikasi dibandingkan persoalan teknis.

“Saya menilai masalahnya bukan di masalah substansial, tapi di masalah komunikasi,” kata Andi.

Ia mengatakan, rencana sodetan tidak muncul secara tiba-tiba.

Pemerintah menyusun rencana tersebut, setelah menerima aspirasi warga Loa Janan Ilir yang selama ini menghadapi persoalan banjir, terutama di sekitar Perumahan Haji Saleh.

Kemudian Pemkot menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kajian teknis.

Hasil kajian menunjukkan adanya persoalan aliran air yang memengaruhi kawasan Tani Aman dan Loa Janan Ilir.

Menurut Andi, aliran dari arah Waduk Barito masuk kembali ke kawasan tersebut.

Pada saat yang sama, saluran air di sisi Jalan Poros Samarinda-Balikpapan mengalami penyempitan kapasitas atau bottleneck.

“Kesimpulannya terjadi backwater, air kembali dari arah Waduk Barito milik provinsi yang ada di sekitar Tani Aman atau Loa Janan Ilir, masuk ke saluran yang pada saat itu mengalami bottleneck,” ujarnya.

Kondisi itu menjadi dasar pemerintah memilih sodetan sebagai salah satu rekayasa untuk membantu mengurai aliran air.

Andi juga membandingkan rencana tersebut dengan penanganan serupa di kawasan Jalan Rel, Samarinda Seberang.

Menurutnya, sodetan di lokasi tersebut membantu mengurangi genangan setelah pekerjaan selesai.

Persoalan muncul ketika rencana sodetan bersinggungan dengan wilayah Desa Loa Janan Ulu.

Warga setempat menyampaikan kekhawatiran bahwa aliran air dari Samarinda justru dapat menambah beban wilayah mereka.

Andi Harun menyampaikan Pemkot Samarinda telah membebaskan lahan di sekitar jalur yang direncanakan.

Namun, ia menilai kekhawatiran warga perlu dijawab melalui penjelasan mengenai desain dan fungsi sodetan.

Maka itu, pemerintah memilih tidak memaksakan pekerjaan fisik saat komunikasi antardaerah belum tuntas.

“Saya pikir untuk sementara kita cooling down dulu. Kalau kita terus melanjutkan dalam kondisi sekarang, ada intensitas komunikasi yang diperlukan dilanjutkan, kurang bijak juga kan,” ujarnya.

Andi mengaku sudah menerima laporan mengenai perkembangan persoalan tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum, camat, lurah, hingga Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP).

Komunikasi dengan Bupati Kukar, Aulia Rahman juga sudah dilakukan secara informal.

Namun, menurut Andi, komunikasi antara pimpinan daerah saja belum cukup.

Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan di Samarinda ikut membangun komunikasi dengan pemerintahan di Kukar.

Pembicaraan juga perlu melibatkan kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat.

“Jadi kegiatan itu adalah murni aspirasi masyarakat Loa Janan Ilir di kilo 3 itu,” katanya.

Menurut Andi, penanganan banjir tersebut sebelumnya sudah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, ketika anggaran yang sebelumnya tersedia tidak lagi dapat digunakan, Pemkot Samarinda mengambil alih pembiayaan agar rencana penanganan banjir tidak berhenti.

“Saya memberi arahan di APBD, kita jangan berhenti karena tidak ada anggaran. Kita yang ambil alih tanggung jawabnya, kita mengalokasi anggaran, teranggarkanlah kegiatan di situ,” tuturnya.

Penundaan pekerjaan tidak berarti Pemkot Samarinda membatalkan proyek tersebut.

Andi Harun menyebut kontrak pekerjaan masih berjalan hingga sekitar pertengahan Desember.

Dalam masa jeda tersebut, Pemkot akan memperkuat komunikasi dengan masyarakat Loa Janan Ulu dan pemerintah Kukar.

Pemerintah juga meminta masyarakat Loa Janan Ilir yang sejak awal mengusulkan penanganan banjir ikut membantu menjelaskan tujuan pembangunan kepada masyarakat di wilayah Kukar.

Bagi Andi Harun, persoalan banjir tidak seharusnya berhenti pada batas administrasi.

Ia mencontohkan hubungan kedua daerah yang selama ini tetap berjalan dalam sejumlah pelayanan masyarakat, termasuk pelayanan air bersih di kawasan Loa Janan oleh PDAM Kukar.

Ia berharap persoalan sodetan tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat Samarinda dan Kukar.

“Padahal yang harus dicari adalah titik solusi dan persamaannya. Poinnya adalah mengatasi persoalan banjir yang ada” ucapnya.

Pemkot Samarinda kini memilih menggunakan masa penundaan tersebut untuk mencari titik temu.

Tujuannya tetap pada persoalan awal, yakni mencari solusi terhadap banjir yang selama ini dirasakan masyarakat Loa Janan Ilir tanpa mengabaikan kekhawatiran warga di wilayah Kukar. (Abi)