RDP yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Kukar, yang di pimpin Desman Minang Endianto, Jumat (25/9/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Krisis air bersih yang dialami warga Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian DPRD Kukar.

Kondisi ini mendorong Komisi I DPRD Kukar untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang diharapkan membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Rencana sidak itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar bersama pemerintah desa dan sejumlah perusahaan terkait, di Ruang Banmus DPRD Kukar, Jumat (25/9/2026).

Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto mengatakan, persoalan air bersih di Menamang Kiri sebenarnya sudah beberapa kali dibahas dalam RDP.

Namun, hingga kini masih ada perusahaan yang belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas.

"Ini aduan masyarakat terkait pelayanan air bersih yang tidak diperoleh sama sekali, sementara di sekitar situ ada perusahaan yang beraktivitas. Karena itu kami dorong RDP lanjutan," ujar Desman.

Ia menjelaskan ada 3 perusahaan yang diharapkan dapat berkolaborasi membantu masyarakat melalui pembangunan sumur bor.

Namun, salah satu perusahaan tidak hadir dalam RDP dan dinilai belum menunjukkan komitmennya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam merealisasikan bantuan air bersih bagi warga.

"Dari 3 perusahaan, satu perusahaan memang tidak hadir. Nanti akan kita sidak. Kita ingin mengetahui kenapa beberapa kali RDP tidak datang, bahkan hanya meminta resume. Ini yang akan kita pertegas dalam sidak," tuturnya.

DPRD Kukar memberikan waktu sekitar sepekan kepada perusahaan terkait untuk kembali berkoordinasi dan menyampaikan hasil tindak lanjut mengenai bantuan air bersih bagi masyarakat Menamang Kiri.

Ia mengemukakan, penanganan akan dilakukan secara bertahap, terutama di wilayah RT 5 dan RT 6 yang saat ini mengalami kondisi paling parah.

Ia juga mendorong agar perusahaan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa untuk menentukan titik pembangunan sumur bor sesuai kebutuhan masyarakat.

"Perusahaan agar berkoordinasi langsung dengan kepala desa. Jadi bisa diputuskan RT mana yang perlu dibangun sumur bor," katanya.

Ia menerangkan pembangunan satu sumur bor membutuhkan anggaran hingga ratusan juta .

Selain itu, pengeboran tidak selalu langsung menemukan sumber air sehingga diperlukan perencanaan dan tahapan yang matang.

Untuk sumber pembiayaan, DPRD Kukar mendorong agar bantuan tersebut dapat direalisasikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau bentuk bantuan lainnya.

"Kami hanya mendorong dan mengawal aduan masyarakat yang ada di Menamang Kiri. Untuk bentuk bantuannya, apakah melalui CSR atau bentuk lainnya, itu menjadi urusan perusahaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Menamang Kiri, Jainuddin mengatakan, persoalan kekurangan air bersih bukan baru terjadi saat kemarau tahun ini.

Menurutnya, kondisi ini telah dirasakan masyarakat sekitar 2 tahun terakhir.

"Kalau musim kemarau, air kritis. Sungai Menamang Kiri menyusut," kata Jainuddin.

Desa Menamang Kiri memiliki 6 RT. Dari 6 tersebut, kondisi paling parah saat ini terjadi di RT 5 dan RT 6.

Ia menjelaskan masyarakat di RT 5 dan RT 6 lebih banyak mengandalkan sumur.

Sementara itu, sebagian warga di RT lainnya masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika sungai menyusut dan sumber air sumur semakin terbatas, warga terpaksa mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Untuk kebutuhan konsumsi, masyarakat memanfaatkan air isi ulang.

Sedangkan untuk kebutuhan mandi, sebagian warga masih menggunakan air sungai.

"Sudah sekitar 2 tahun. Karena mengandalkan sumur biasa, bukan sumur bor. Kalau di kampung mengandalkan sungai, sekarang musim kemarau sungainya menyusut," tuturnya.

Persoalan tersebut, lanjut Jainuddin, sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah daerah.

Bahkan, pemerintah desa telah mengikuti RDP sebanyak 2 kali untuk membahas kondisi air bersih di wilayahnya.

Saat ini pembangunan sumur bor dari perusahaan menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat membantu masyarakat.

Namun karena kondisi tiap wilayah berbeda, pembangunan dilakukan secara bertahap. (*Zar)