Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pelaksanaan program yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Balikpapan memasuki tahap percepatan. Hingga September 2026, progres fisik program telah mencapai sekitar 77 persen, sementara realisasi keuangan baru berada di angka 64 persen.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan Pemkot Balikpapan menerima bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim sekitar Rp139 miliar pada 2026. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, selain sejumlah program di sektor perhubungan.

Hal tersebut disampaikan Bagus usai menerima kunjungan kerja Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dalam rangka monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim di Balikpapan.

“Untuk tahun 2026 kita mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi kurang lebih sekitar Rp139 miliar. Secara progres fisik sudah di kisaran 77 persen, tetapi keuangannya masih 64 persen,” kata Bagus, pada hari Jumat (25/9/2026).

Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, Bagus meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyiapkan langkah percepatan agar seluruh kegiatan dapat dituntaskan sebelum akhir tahun.

Ia berharap pekerjaan yang secara fisik telah berjalan dapat segera diikuti dengan penyelesaian administrasi dan pembayaran kepada penyedia jasa.

“Kita berharap dalam sisa waktu tiga bulan, November sudah selesai. Tentunya kita berharap pembayaran transfer provinsi ke daerah juga jangan terlambat, supaya teman-teman penyedia jasa yang sudah melakukan pekerjaan juga mendapatkan apresiasi dari sisi keuangannya,” ujarnya.

Bagus menjelaskan bantuan keuangan provinsi yang diterima Balikpapan mencakup berbagai kegiatan. Sebagian besar berupa pembangunan infrastruktur, sementara sebagian lainnya berkaitan dengan sektor perhubungan.

Ia juga mengungkapkan Pemkot Balikpapan telah menyampaikan usulan program untuk mendapatkan dukungan bantuan keuangan Pemprov Kaltim pada 2027.

Salah satu yang diusulkan yakni revitalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

“Masih ada pekerjaan rumah berkaitan dengan pelayanan air bersih. Kita minta revitalisasi SPAM untuk bisa diberikan bantuan keuangan dari provinsi,” jelasnya.

Di sisi lain, Bagus menilai berkurangnya dana transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat mencari alternatif sumber pendanaan untuk membiayai program-program pembangunan yang dibutuhkan daerah.

“Mestinya berpengaruh. Tetapi saya berharap untuk beberapa kegiatan provinsi bisa dicarikan sumber pendanaan yang tidak berasal dari dana bagi hasil atau TKD. Ada pendapatan lain-lain yang bisa digunakan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi monitoring dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kaltim 2026, khususnya program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kota Balikpapan.

Menurut Ekti, pengawasan tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan progres fisik, administrasi, dan manfaat program berjalan sesuai target.

“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan dapat berjalan sesuai target. Kita ingin memastikan tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga progres fisik dan administrasinya dapat diselesaikan dengan baik,” kata Ekti.

Memasuki sisa waktu pelaksanaan APBD 2026, Ekti mendorong adanya koordinasi dan langkah percepatan terhadap kegiatan yang progresnya masih berada di bawah target.

Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan, serta kelengkapan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Kegiatan yang masih berada di bawah target perlu segera didorong dan dikawal. Tentunya percepatan tetap harus memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan, serta kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya.

Ekti menegaskan DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan, agar seluruh program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan APBD benar-benar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya. (Las)