Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan jajaran perwakilan Forkopimda usai meninjau langsung pelayanan serta distribusi BBM di sejumlah SPBU kawasan Sambaliung, Rabu (23/9/2026).(Foto: Bul/KutaiRaya.com)


BERAU, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan pelayanan di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berjalan optimal.

Langkah tersebut dilakukan Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan jajaran perwakilan Forkopimda dengan meninjau langsung pelayanan serta distribusi BBM di sejumlah SPBU kawasan Sambaliung, Rabu (23/9/2026).

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau melihat kondisi distribusi secara langsung sekaligus mengevaluasi pola pelayanan yang berlangsung di lapangan.

Gamalis mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan persoalan yang muncul di SPBU dapat ditangani berdasarkan kondisi nyata, sehingga kebijakan yang diambil nantinya tidak hanya menyelesaikan antrean, tetapi juga menjaga kelancaran distribusi BBM secara keseluruhan.

“Ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk kembali melihat apa masalahnya, kemudian kita analisa apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang bisa kita lakukan,” ujar Gamalis.

Lanjutnya, dari sisi pasokan, Pemkab Berau memastikan ketersediaan BBM saat ini masih dalam kondisi relatif aman. Selain pasokan yang selama ini berasal dari Balikpapan, Berau juga mendapatkan tambahan sumber pengiriman dari MPT Tarakan.

Untuk Pertalite, stok yang tersedia mencapai sekitar 2.700 kiloliter. Sementara penyaluran di wilayah Tanjung Redeb dalam tiga hari terakhir berada pada kisaran 100 hingga 116 kiloliter per hari. Adapun penyaluran Pertamax rata-rata mencapai sekitar 70 kiloliter dalam tiga hari terakhir.

“Untuk stok Pertalite dan Pertamax, terutama saat ini, alhamdulillah masih oke,” kata Gamalis.

Sementara stok Solar tercatat sekitar 3.700 kiloliter. Dengan kondisi tersebut, persediaan diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan hingga kedatangan kapal berikutnya yang diperkirakan tiba pada 27 September.

Secara keseluruhan, distribusi Pertalite untuk wilayah Kabupaten Berau berada di kisaran 180 hingga 200 kiloliter per hari.

Kondisi stok tersebut menjadi salah satu informasi yang disampaikan Pemkab Berau untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa antrean yang terjadi tidak serta-merta menunjukkan adanya kelangkaan BBM.

Di sisi pelayanan, Pemkab Berau bersama pihak terkait juga mengevaluasi pola pengelolaan di SPBU. Pengawasan diarahkan agar BBM yang tersedia dapat disalurkan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Gamalis menilai pengelolaan di tingkat SPBU menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Ujung tombaknya ada di operator. Ini persoalan manajemen. Ketika manajemen berjalan dengan baik dan stok tersedia, tinggal bagaimana pengelolaan di SPBU,” jelasnya.

Pengawasan distribusi juga didukung dengan pemanfaatan sistem digital dan kamera pengawas. Melalui sistem tersebut, transaksi kendaraan dapat dipantau, mulai dari nomor kendaraan, waktu transaksi hingga kesesuaian data yang dimasukkan oleh operator.

CCTV yang tersedia di SPBU juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya pola transaksi yang berpotensi mengganggu ketersediaan bagi masyarakat lainnya.

Pemkab Berau juga membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan pembelian BBM yang diterapkan di lapangan. Setelah sebelumnya batas pembelian berada pada 25 liter, kebijakan tersebut saat ini kembali menjadi 40 liter.

Gamalis mengatakan, pemerintah daerah masih melihat perkembangan kondisi di lapangan sembari menyiapkan sejumlah alternatif pengaturan pelayanan.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor kendaraan.

“Berbagai usaha kita coba rumuskan. Berbagai analisa kita coba lakukan. Kita sudah pernah menerapkan 25 liter, sekarang kembali ke 40 liter. Kemudian kita mencoba apakah ganjil-genap atau ada kebijakan lain,” ujarnya.

Menurut Gamalis juga, setiap opsi akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi bersama pihak terkait. Kebijakan yang dirumuskan nantinya diharapkan tidak hanya mengatur pola pembelian, tetapi juga mampu menciptakan pelayanan yang lebih tertib dan mengurangi waktu tunggu masyarakat di SPBU.

Pemkab Berau juga melihat persoalan antrean BBM sebagai isu yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kondisi serupa diketahui terjadi di sejumlah daerah lain, sehingga penanganannya juga memerlukan komunikasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, DPRD dan pengelola SPBU.

“Kita tidak ingin masyarakat dengan adanya antrean ini menjadi susah. Kita mencoba terus mencari jalan keluar,” tegas Gamalis.

Hasil peninjauan di Sambaliung selanjutnya menjadi bahan evaluasi bersama untuk menentukan langkah lanjutan. Pemkab Berau menempatkan kelancaran distribusi, kepastian ketersediaan stok dan kualitas pelayanan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan.

Melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih kuat, pemerintah daerah berharap distribusi BBM di Berau dapat berlangsung lebih tertib, transparan dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari. (Adv/Bul)