Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Upaya menekan angka stunting di Kota Balikpapan dinilai membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Persoalan tumbuh kembang anak tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi permukiman, akses air bersih, sanitasi, pendidikan, hingga kesadaran masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, mengatakan penanganan stunting tidak akan optimal apabila hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Menurutnya, berbagai perangkat daerah dan masyarakat harus terlibat dalam upaya menekan angka stunting.

“Yang pasti, stunting itu kalau hanya di tangan Dinas Kesehatan saja tidak bakal bisa. Dia harus semua terkait, termasuk permukiman, air. Jadi, kolaborasi yang paling penting,” kata Iim, Senin (21/9/2026).

Menurut Iim, faktor lingkungan seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi memiliki keterkaitan dengan kondisi kesehatan anak. Karena itu, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sektor-sektor di luar kesehatan.

“Bagaimana bisa Dinas Kesehatan saja? Semuanya, dari air, sanitasi dan sebagainya itu juga,” ujarnya.

Selain kolaborasi lintas sektor, Iim juga mempertanyakan aspek pengukuran yang digunakan dalam melihat perkembangan angka stunting di Balikpapan. Ia menilai standar atau metode pengukuran perlu dipastikan agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan secara tepat.

“Karena tidak turun-turun ini, saya malah berpikir, standar pengukuran stunting itu pakai rumus yang mana? Apakah rumus kesehatan Indonesia atau rumus kesehatan WHO?,” katanya.

Ia juga meminta faktor kependudukan turut diperhitungkan. Mobilitas atau perpindahan penduduk, menurut Iim, dapat memengaruhi kondisi sekaligus data stunting di suatu daerah.

Dari sisi kebijakan anggaran, Iim menilai sektor kesehatan dan pendidikan tetap harus menjadi prioritas apabila pemerintah serius ingin menurunkan angka stunting.

“Kalau untuk anggaran sendiri, sepertinya Dinas Kesehatan sama pendidikan yang tidak geser. Saya pikir iya, kalau memang mau turun harus tetap ada itu,” ucapnya.

Di sisi lain, Iim menilai keberhasilan penanganan stunting juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, khususnya orang tua. Orang tua dinilai perlu lebih peka terhadap kondisi pertumbuhan anak dan aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Ia menyebut tenaga kesehatan dan kader telah melakukan berbagai upaya di lapangan, termasuk melalui kegiatan posyandu. Namun, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut masih menjadi tantangan.

“Kalau kesadaran masyarakat sendiri mungkin dari ibu untuk melihat anaknya ada potensi,” ujarnya.

Iim menilai tenaga kesehatan selama ini tidak kekurangan dalam memberikan pelayanan. Kader kesehatan juga terus turun ke masyarakat untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pemantauan.

“Kalau insan-insan kesehatan itu, saya pikir enggak kurang-kurang. Orang kader kesehatan itu juga enggak dibayar saja mereka keluar-keluar terus,” katanya.

Meski demikian, ia menyoroti tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu yang disebutnya masih sekitar 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi penanganan stunting.

“Kasus lain, untuk tingkat kesadaran ke posyandu, itu ternyata masih 50 persen,” pungkasnya. (Las)