Rapat koordinasi terkait dengan Karhutla di Kantor Gubernur Kaltim. Senin (14/9/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan serius, mulai dari perbedaan data antarinstansi hingga keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah rawan kebakaran.

Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Timur bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono dan Komite II DPD RI di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Salah satu hasil penting rapat adalah dorongan untuk membangun posko terpadu yang menjadi pusat koordinasi, sekaligus memastikan data karhutla yang digunakan pemerintah benar-benar sama antara laporan pusat, daerah dan kondisi di lapangan.

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu mengatakan, persoalan karhutla tidak dapat lagi ditangani dengan pola kerja sektoral.

Menurutnya, kebakaran yang terus berulang membutuhkan sistem penanganan yang terintegrasi.

“Jadi, apa yang dibutuhkan dan diperlukan akan disampaikan melalui posko tersebut. Kenapa? Karena kondisi ini merupakan bencana yang terus berulang sehingga perlu penanganan serius dari semua pihak,” tutur Badikenita.

Ia menilai keberadaan posko terpadu penting agar informasi mengenai titik panas, luasan kebakaran, kondisi lahan gambut hingga kebutuhan penanganan dapat dihimpun dalam satu sistem.

“Ini bukan bencana yang baru kali ini, ini sudah berulang, jadi sudah harus segera terintegrasi penanganannya,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono.

Secara eksplisit, dia menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting, yakni belum seragamnya data karhutla yang menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan.

Menurut Diaz, perbedaan angka muncul karena masing-masing lembaga menggunakan sumber dan metode pemantauan yang berbeda.

Kondisi ini membuat angka luasan maupun titik panas belum sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

“Jadi kita ingin menindaklanjuti rapat tadi sebenarnya data ini seperti apa yang konkretnya, karena masyarakat juga perlu tahu berapa luasan yang terkena,” kata Diaz.

Ia menjelaskan, saat ini pemantauan hotspot karhutla menggunakan sejumlah satelit, di antaranya Terra, NOAA-20 dan S-NPP.

Perbedaan hasil pembacaan masing-masing satelit kemudian perlu diverifikasi sebelum dijadikan dasar penanganan.

Sehingga pemerintah didorong melakukan sinkronisasi data, sekaligus verifikasi lapangan.

“Apakah nanti datanya akan digabung atau hanya menggunakan satu satelit saja, seperti yang dilakukan Sekretariat ASEAN yang memakai NOAA-20 untuk memantau,” ujarnya.

Diaz menegaskan hasil pemantauan satelit tidak boleh berhenti sebagai angka di atas meja.

“Kita segera melakukan verifikasi lapangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan karhutla,” katanya.

Selain persoalan data, karakteristik kebakaran di lahan gambut juga menjadi perhatian khusus dalam rakor tersebut.

Diaz menjelaskan kebakaran gambut berbeda dengan kebakaran di lahan biasa.

Api dapat merambat hingga ke lapisan bawah gambut sehingga api yang terlihat padam di permukaan belum tentu benar-benar mati.

Menurutnya, kondisi muka air gambut menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran semakin mudah terjadi.

“Kalau air di bawah gambut terlalu rendah, itu sangat mudah memicu kebakaran. Kalau muka airnya berada di bawah 40 centimeter, risikonya semakin tinggi. Karena itu, air harus dijaga di atas 40 centimeter,” ujarnya.

Rendahnya muka air dapat terjadi ketika air keluar melalui kanal yang terdapat di kawasan gambut.

Kondisi ini membuat gambut mengering dan memungkinkan api menjalar ke bagian bawah.

“Ketika air keluar dan muka air menjadi rendah, saat terjadi kebakaran di permukaan, api dapat menjalar sampai ke bagian bawah gambut,” ucap Diaz.

Maka itu, pemadaman menggunakan water bombing maupun Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak selalu cukup untuk memastikan kebakaran benar-benar selesai.

“OMC dan water bombing dapat memadamkan api di bagian atas. Namun, ketika diperiksa ke bagian bawah, masih bisa terdapat bara dan api yang terus membakar. Karena itu, air perlu disuntikkan hingga ke bagian dalam,” tambahnya.

Diaz mengibaratkan kondisi ini dengan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), di mana api dapat bertahan di bagian dalam material yang terbakar.

“Tekniknya kurang lebih sama. Kalau hanya dipadamkan dari atas, yang mati hanya bagian permukaannya. Karena itu, baik di TPA maupun di gambut, pemadaman perlu menjangkau bagian dalam,” katanya.

Untuk mencegah gambut mengering, pemerintah juga didorong melakukan langkah pencegahan dengan mempertahankan air tetap berada di kawasan gambut.

Salah satu metode yang disebut Diaz adalah pembangunan sekat kanal atau canal blocking.

“Di daerah yang memiliki banyak lahan gambut seperti Jambi dan Kalimantan Barat, kami menggunakan sekat kanal atau canal blocking untuk menjaga air tetap berada di dalam gambut,” ujarnya.

Menurutnya, air yang sudah keluar perlu ditahan kembali dengan sekat, sehingga gambut tetap terendam.

Selain menjaga tata air gambut, persoalan ketersediaan air untuk pemadaman di lokasi kebakaran juga menjadi perhatian.

Keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah membuat pemerintah perlu melibatkan pihak swasta untuk membangun titik-titik sumber air darurat berupa sumur bor.

“Tempat dan jumlahnya cukup banyak, dan saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang ada kesulitan dalam mendapatkan suplai air,” beber Diaz.

Sejumlah perusahaan yang mengikuti rakor disebut telah menyatakan komitmen untuk membantu pembiayaan pembangunan sumur bor.

“Biayanya juga bervariasi tergantung dari kedalaman, mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta tergantung seberapa dalam airnya itu. Soalnya, ketersediaan air ini betul-betul menjadi hal yang sangat penting untuk pemadaman ini,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyampaikan Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan penanganan karhutla.

“Terkait kebakaran hutan dan lahan di Kaltim, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota se-Kaltim terus bergerak dan melakukan berbagai tindakan agar kebakaran tidak meluas,” ujar Sri.

Menurut dia, pemutakhiran data kondisi kebencanaan terus dilakukan.

Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status siaga bencana, sedangkan beberapa daerah lainnya meningkatkan status menjadi tanggap darurat.

Dalam mendukung penanganan persoalan sumber air, Kaltim juga memperoleh bantuan 75 unit pompa air dari Kementerian Pertanian RI.

Pompa tersebut didistribusikan ke Kutai Kartanegara 19 unit, Paser 12 unit, Kutai Barat 8 unit, Kutai Timur 7 unit, Penajam Paser Utara 6 unit, Samarinda 5 unit, Balikpapan 5 unit, Mahakam Ulu 3 unit dan Bontang 2 unit.

Dua unit lainnya disiapkan sebagai cadangan.

“Semoga ini bisa membantu penanganan sumber air untuk irigasi,” kata Sri.

Sebagai informasi, Kabupaten Mahakam Ulu juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Bantuan kepada masyarakat terdampak kekeringan terus disalurkan, termasuk bantuan yang sebelumnya diserahkan Wakil Gubernur Kaltim di wilayah tersebut.

Selain itu, penanganan juga dilakukan terhadap kebakaran di sekitar Bandara APT Pranoto, khususnya kawasan Desa Sungai Bawang.

Pemprov Kaltim melalui organisasi perangkat daerah terkait bergerak bersama dukungan perusahaan Lana Harita. (Abi)