
Wakil Bupati Berau, Gamalis saat meninjau Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau terkait kesiapan menghadapai ancaman karhutla.(Foto: Bul/KutaiRaya.com)
BERAU, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui kesiapan armada pemadam, tetapi juga memastikan peralatan penunjang dan personel dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan.
Komitmen tersebut terlihat saat Wakil Bupati Berau, Gamalis, melakukan peninjauan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau.
Peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi karhutla yang dinilai cukup ekstrem. Di tengah pengaruh El Nino dan kondisi cuaca yang kering, kemampuan respons cepat menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas.
Gamalis menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Tidak boleh ada sekat antara pemerintah daerah, BPBD, Disdamkarmat, TNI-Polri, masyarakat, perusahaan maupun pihak lainnya yang memiliki sumber daya pendukung.
Menurutnya, seluruh potensi yang dimiliki harus disatukan agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.
“Kaltim, khususnya Berau, saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada karhutla dan El Nino. Apa pun alasan terjadinya kebakaran, kita kesampingkan dulu. Fokus kita bagaimana proses pemadaman bisa berjalan,” ungkap Gamalis.
Ia juga meminta agar seluruh unsur tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi dan kekompakan menjadi bagian penting karena karakteristik karhutla berbeda dengan kebakaran biasa, terutama ketika api muncul di kawasan gambut maupun wilayah yang sulit dijangkau.
“Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri. Semuanya harus kompak. Tanpa itu, apa pun yang dikerjakan pasti tidak akan berjalan lancar atau sukses,” tegasnya.
Dari hasil peninjauan, Gamalis juga melihat masih terdapat peralatan penunjang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Di gudang logistik, misalnya, terdapat mesin pompa portabel apung beserta selang yang dinilai dapat digunakan dalam mendukung proses pemadaman. Peralatan tersebut kemudian menjadi perhatian agar dapat segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Ada mesin pompa portabel apung dan selang yang saya temukan berdebu dan belum digunakan. Ini mungkin bisa digunakan secepatnya,” ujarnya.
Gamalis menilai, optimalisasi seluruh peralatan yang tersedia menjadi penting di tengah kebutuhan penanganan karhutla yang cukup tinggi. Selain mengandalkan armada pemerintah, dukungan dari pihak ketiga juga diperlukan untuk memperkuat personel maupun sarana operasional.
Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Berau membutuhkan pola kerja bersama, sehingga sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dapat saling melengkapi.
Kepala Disdamkarmat Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan kesiapan unit pemadam kebakaran di Berau masih menghadapi keterbatasan, terutama dari sisi jumlah personel dan unit kendaraan.
Meski demikian, menurutnya, kondisi kesiapsiagaan di lapangan sudah cukup mendukung karena kendaraan pemadam telah tersedia di sejumlah posko. Infrastruktur tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.
“Unit damkar kita memang masih kurang. Tahun depan, insyaallah ada sedikit perekrutan dari outsourcing menggunakan APBD 2027. Tapi memang masih jauh dari kebutuhan,” kata Rakhmadi.
Ia menuturkan, kebutuhan personel menjadi salah satu perhatian yang terus dievaluasi. Sebagai gambaran, Kabupaten Kutai Timur saat ini memiliki sekitar 300 personel pemadam, sedangkan jumlah personel Disdamkarmat Berau masih belum mencapai 100 orang.
Kendati jumlah personel masih terbatas, Rakhmadi menyebut Berau memiliki keunggulan dari sisi sebaran kendaraan pemadam yang telah berada di posko-posko. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam menghadapi kejadian kebakaran di wilayah yang luas.
“Kalau dibandingkan di posko, kita sudah ada kendaraan damkar. Di Kutim hanya sembilan kecamatan yang ada damkarnya. Jadi kita lebih siap menghadapi ini. Tetapi saya akui secara keseluruhan masih kurang, baik personel maupun unit,” jelasnya.
Rakhmadi menambahkan, rencana penambahan tenaga melalui skema outsourcing pada 2027 menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas pelayanan. Namun, penambahan tersebut tetap perlu dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan daerah.
Di tengah keterbatasan tersebut, sinergi lintas pihak menjadi kekuatan utama Berau dalam menghadapi karhutla. Personel pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, perusahaan, relawan serta unsur terkait lainnya diharapkan dapat saling mendukung sesuai peran masing-masing.
Dengan luas wilayah Berau dan karakteristik kebakaran yang dapat terjadi di kawasan permukiman, lahan terbuka maupun kawasan gambut, kebutuhan terhadap sistem penanganan yang cepat dan terkoordinasi menjadi semakin penting.
Pemkab Berau melalui BPBD dan Disdamkarmat juga terus mendorong optimalisasi sarana yang tersedia sekaligus memperkuat kesiapan sumber daya manusia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan setiap potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin, sekaligus meminimalkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat. (Adv/Bul)