Ilustrasi kebakaran hutan.(Foto: Ist)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Tingginya angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Samarinda sepanjang Januari hingga Juli 2026 menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur mencatat Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yakni 26 kasus selama tujuh bulan pertama tahun ini. Di bawahnya terdapat Kutai Kartanegara dengan 21 kejadian, Kutai Barat dan Penajam Paser Utara masing-masing 20 kejadian, Berau 13 kejadian, Paser tujuh kejadian, Balikpapan enam kejadian, Bontang lima kejadian, Kutai Timur empat kejadian, sedangkan Mahakam Ulu belum mencatat adanya kasus karhutla.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud meminta seluruh pemangku kepentingan tidak lagi berfokus pada penanganan setelah kebakaran terjadi, melainkan memperkuat langkah antisipasi sejak dini.

Ia menilai, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

"Langkah pencegahan harus menjadi perhatian utama. Pengalaman menunjukkan upaya antisipatif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas. Karena itu, seluruh instrumen pencegahan perlu dijalankan secara berkelanjutan sebelum muncul bencana," ujarnya, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, ancaman El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap kehidupan masyarakat. Penurunan curah hujan dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, sektor pertanian dan perkebunan, meningkatkan risiko gagal panen, hingga berdampak pada kesehatan akibat suhu udara yang lebih tinggi dan potensi kabut asap.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi yang lebih menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada kesiapsiagaan pemadaman kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Ia juga menegaskan pengendalian karhutla memerlukan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi agar potensi kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, Kepala BPBD Kalimantan Timur Buyung Budi Purnomo mengungkapkan, pola musim kemarau tahun ini mengalami perubahan dari perkiraan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan, puncak musim kering diprediksi terjadi pada akhir Juli hingga September dan berpotensi berlanjut sampai November.

"Cuaca panas mulai terasa, tetapi hujan masih sesekali turun. Kondisi ini membuat dampak kebakaran secara umum masih belum terlalu besar dibandingkan jika musim kemarau sudah mencapai puncaknya," kata Buyung.

Meski begitu, laporan kejadian karhutla masih diterima BPBD hampir setiap hari dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ia menyebut sebagian besar kejadian dipicu oleh aktivitas manusia atau faktor kelalaian.

Karena itu, BPBD Kaltim terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak lainnya guna meningkatkan upaya mitigasi. Selain itu, penanggulangan karhutla juga terus didorong melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat agar pengendalian kebakaran lebih efektif saat musim kemarau mencapai puncaknya. (*Yud)