Walikota Samarinda, Andi Harun. Senin (3/8/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan dukungannya terhadap ajakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk bersama-sama memperjuangkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.

TKD menjadi bagian terowntinh dalam proses pembangunan daerah. Hal ini menjadi Warning dari Walikota Samarinda, Andi Harun. Menurutnya, RKD perlu dierjuangkan dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat mendoaat kepastian terkait pembangunan daerah.

Meski demikian, orang nomor 1 di Samarinda tersebut menegaskan perjuangan tersebut harus dibangun berdasarkan data yang kuat, kajian teknokratik, serta naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai penyampaian aspirasi daerah tidak cukup hanya mengandalkan narasi politik.

“Saya akan ikut bersama-sama jika didukung oleh naskah akademik secara teknokratik. Tapi kalau menggunakan narasi perlawanan atau narasi politik, saya tidak ikut,” kata Andi Harun usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Gubernur Kaltim dan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).

Menurut Andi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian dari satu kesatuan dalam sistem pemerintahan. Karena itu, komunikasi serta penyampaian aspirasi terkait kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis bukti.

Ia menilai, permintaan penambahan TKD maupun penyelesaian persoalan dana kurang salur harus dilengkapi argumentasi yang jelas. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menunjukkan kondisi fiskal secara menyeluruh, termasuk kebutuhan pembangunan dan manfaat yang akan diterima masyarakat apabila kapasitas anggaran daerah diperkuat.

“Kalau kita mampu menghadirkan potret bahwa memang kita membutuhkan tambahan TKD bukan semata-mata karena ingin APBD besar, tetapi karena ada manfaat besar yang ingin dicapai untuk masyarakat, itu yang akan didengar pemerintah pusat,” ujarnya.

Andi menjelaskan, pemerintah pusat akan lebih mudah mempertimbangkan usulan tambahan dana apabila daerah mampu menyajikan bukti bahwa anggaran yang tersedia telah digunakan untuk membiayai program-program prioritas.

Ia juga menekankan bahwa, peningkatan APBD bukan menjadi tujuan akhir. Anggaran yang lebih besar harus memiliki arah yang jelas, terutama untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau kita sudah menunjukkan APBD kita dibelanjakan untuk prioritas tetapi tetap belum cukup, maka yang berbicara adalah data, bukan narasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang mengaku mengalami keterbatasan anggaran.

Menurut dia, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah persoalan fiskal benar-benar disebabkan oleh terbatasnya pendapatan daerah atau justru dipengaruhi kualitas belanja yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

Andi Harun mengungkapkan, jika tidak semua daerah yang memiliki APBD besar otomatis mempunyai kemampuan fiskal yang kuat. Sebaliknya, terdapat daerah yang mungkin memiliki keterbatasan anggaran karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pendapatannya.

“Bisa saja ada daerah yang benar-benar kekurangan anggaran. Tapi bisa juga sebenarnya APBD cukup, hanya kualitas belanjanya yang belum didesain untuk membiayai hal-hal yang prioritas. Karena itu yang paling penting adalah data,” katanya.

Meski memberikan catatan mengenai pentingnya kajian akademik, Walikota memastikan Pemerintah Kota Samarinda tetap mendukung langkah kolektif seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur dalam memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal kepada pemerintah pusat.

Ia berpandangan bahwa perjuangan tambahan TKD merupakan kepentingan bersama. Oleh sebab itu, seluruh pemerintah daerah perlu membangun kesamaan pandangan serta menyusun dasar argumentasi yang kuat sebelum menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.

“Kalau kita diajak berjuang, saya tentu ikut. Karena ini bagian dari kebersamaan. Tetapi saya juga meyakini Pak Gubernur akan memastikan perjuangan ke pusat didukung naskah akademik. Nanti itu yang akan kita jalankan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang untuk pertama kalinya menggelar rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan menghadirkan seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyamakan pemahaman mengenai kondisi fiskal daerah sekaligus menyusun langkah bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, bahwa perjuangan untuk memperoleh tambahan TKD bukan hanya berkaitan dengan peningkatan nilai APBD. Langkah tersebut, menurutnya, ditujukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kalimantan Timur,” kata Rudy.

Rudy menilai, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan seluruh pemerintah kabupaten serta kota menjadi faktor penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.

Ia berharap, seluruh kepala daerah dapat menyatukan langkah dan menyampaikan kebutuhan fiskal secara terukur. Dengan dukungan data serta gambaran kebutuhan pembangunan yang jelas, pemerintah pusat diharapkan dapat memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut Rudy, akan terus mendorong penguatan koordinasi antardaerah agar perjuangan peningkatan kapasitas fiskal dapat dilakukan secara terpadu. (*Abi)