Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Kota Balikpapan dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam perluasan field project digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi program tersebut di Balikpapan. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pendataan masyarakat.

“Balikpapan mendapat kepercayaan sebagai salah satu daerah yang melaksanakan sosialisasi program pendataan digital ini. Ini patut kita apresiasi,” ujar Yono, Jumat (12/6/2026).

Ia menegaskan, akurasi data menjadi kunci utama dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menurut Yono, tantangan utama Balikpapan sebagai kota dengan mobilitas penduduk tinggi adalah pembaruan data yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Ia juga menyoroti masih adanya persoalan pendataan peserta program jaminan kesehatan, khususnya pada kelompok peserta BPJS Kesehatan kelas III.

“Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya mampu justru masuk kategori penerima bantuan atau peserta yang disubsidi pemerintah. Program ini harus tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, tingginya jumlah penduduk pendatang yang belum seluruhnya terdata secara optimal menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, DPRD mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat paling bawah, terutama ketua RT.

“RT adalah garda terdepan yang mengetahui kondisi riil masyarakat di lingkungannya. Peran mereka sangat strategis dalam memastikan data benar-benar valid,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa penguatan basis data ada pada Ketua RT, yang berinteraksi langsung dengan warga.

“Kita ingin punya database by name by address. Jadi kita tahu persis berapa jumlah warga di tiap RT, siapa yang berhak menerima bantuan, dan siapa yang tergolong mampu,” ujarnya.

Menurut Rahmad, data yang selama ini ada perlu diperbarui dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih akurat. Dengan digitalisasi, pemerintah dapat memastikan program bantuan sosial tersalurkan lebih cepat, transparan, serta mengurangi potensi kesalahan sasaran.

Ia menambahkan, Balikpapan termasuk satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang dipercaya menjalankan perluasan proyek digitalisasi perlindungan sosial. Kepercayaan tersebut, kata dia, bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar.

“Balikpapan dituntut menjadi contoh bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat,” tegasnya.

Program strategis ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Adanya penguatan data yang akurat dan terintegrasi, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis berbagai kebijakan sosial ke depan akan lebih efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. (Las)