Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.(Foto: Sulastri/Kutairaya)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Polemik hak angket yang bergulir di DPRD Kalimantan Timur terhadap gubernur mendapat perhatian pemerintah pusat. Namun, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menegaskan pendekatan yang diambil bukan konfrontasi, melainkan menjaga stabilitas hubungan kelembagaan.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri terus memonitor perkembangan situasi tersebut. Meski demikian, ia menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap berjalan harmonis.

"Yang paling penting adalah menjaga agar hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap baik. Kami terus memantau dinamika yang berkembang," ujarnya, saat ditemui pada peluncuran tenda rakyat dari Kememterian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, di SMPN 13 Balikpapan, pada hari Selasa, 5 Mei 2026.

Saat ditanya mengenai kemungkinan teguran dari kementerian kepada gubernur, Tito tidak memberikan sinyal pendekatan represif. Ia justru menekankan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan persoalan politik daerah.

“Prinsip saya adalah membangun komunikasi yang baik. Saya menggunakan filosofi menarik benang dari tepung benangnya bisa ditarik, persoalan selesai, tapi tepungnya tidak berantakan,” jelasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap pemerintah pusat yang cenderung mengedepankan penyelesaian konflik secara elegan tanpa memperkeruh situasi politik daerah. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, khususnya di daerah strategis seperti Kalimantan Timur.

Dinamika politik yang terus berkembang, pemerintah pusat diharapkan tetap menjadi penyeimbang, memastikan proses demokrasi berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Las)