Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul), Hithan Hersya. Rabu, (6/5/2026).(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul), Hithan Hersya menegaskan, pihaknya telah berulang kali menantang Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), untuk melakukan debat terbuka, namun hingga kini belum mendapat respons konkret.

Polemik antara BEM KM Unmul dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, terkait tantangan debat terbuka kepada Gubernur Kaltim sebagai bentuk tuntutan akuntabilitas, namun BEM KM Unmul tidak mendapat respons konkret, sehingga BEM memilih melakukan aksi simbolik dengan “menghadirkan” foto gubernur, sebagai bentuk kritik publik sekaligus menyuarakan pentingnya transparansi, termasuk mendukung rencana penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.

Menurut Hithan, upaya tersebut sudah dilakukan sejak sebelum aksi pada 21 April lalu, baik melalui surat resmi maupun penyampaian langsung saat aksi berlangsung.

“Kami sudah kirim surat, kami follow up tiap minggu, bahkan kami juga sampaikan di media sosial. Tapi sampai hari ini tidak ada respons yang jelas,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Hithan mengungkapkan, sempat ada komunikasi dari Tenaga Ahli Gubernur yang menawarkan perubahan format dari debat menjadi diskusi. Namun, tawaran tersebut ditolak.

“Kalau diskusi, itu sudah pernah dilakukan. Tapi debat itu bentuk paling sederhana dari pertanggungjawaban. Harus ada argumen yang dipertahankan dan siap diuji,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Gubernur yang menyebutkan bahwa, surat tidak pernah diterima. Hithan mengklaim telah menunjukkan bukti pengiriman langsung, melalui kolom komentar media sosial.

“Sudah kami buktikan. Bahkan sempat dijawab akan ada pertemuan, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya,” katanya.

Karena pesimis Gubernur Kaltim akan hadir, BEM KM Unmul memilih melakukan aksi simbolik dengan “berdebat” menggunakan foto gubernur di depan Kantor Gubernur Kaltim. Langkah tersebut, menurut Hithan, merupakan bentuk propaganda untuk menyampaikan keresahan publik.

“Kalau tidak bisa menghadirkan gubernur secara langsung, ya kami hadirkan simbolnya. Ini cara kami menyampaikan kritik,” tutupnya. (*Abi)