Pelantikan jabatan 2025.(Foto: Dok. Achmad Rizki/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Sebanyak 140 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) diusulkan mutasi jabatan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui aplikasi I-MUT.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Arianto mengatakan, mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini berbeda dari sebelumnya.

Karena saat ini mekanismenya melalui pengajuan ke BKN dan dilakukan verifikasi, baik itu kinerja, pendidikan serta lainnya.

"Kalau yang diusulkan tak bermasalah, bisa direkomendasikan untuk dilakukan mutasi dan pelantikan," kata Arianto kepada Kutairaya, Selasa (28/4/2026).

Ia menyebutkan, mekanisme sebelumnya konvensional siapa yang ingin kedudukan, maka bisa ditaruh atau dimutasi di tempat tersebut.

"Saat ini tak bisa menggunakan mekanisme lama, harus melalui pengusulan dan menunggu waktu 5 hari agar mendapatkan rekomendasi," ujarnya.

"Pejabat yang diusulkan dari eselon 3 dan eselon 4," tambahnya.

Ia menjelaskan, jika rekomendasi dari BKN itu sudah keluar, maka akan disampaikan kepada Bupati Kukar, agar dapat dijadwalkan pelantikan mutasi.

"Pejabat yang diusulkan tak hanya dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten, tapi dari pemerintah kecamatan hingga kelurahan," tuturnya.

Pengusulan ini untuk mengisi kekosongan jabatan, seperti Kasi Pemerintahan dan lainnya di pemerintahan kecamatan, Sekretaris Kecamatan.

"Semoga pengusulan jabatan ini sesuai dengan posisi kekosongan jabatan yang dibutuhkan," ucapnya.

Sementara itu Camat Kota Bangun, Abdul Karim menjelaskan, di pemerintahan Kecamatan Kota Bangun ada beberapa posisi jabatan yang kosong, di antaranya, Sekretaris, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Trantib dan Kabag Umum.

"Kekosongan jabatan ini karena yang bersangkutan sudah masuk purna tugas," kata Karim.

Meskipun adanya kekosongan jabatan, pihaknya telah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Kami berharap kekosongan jabatan ini bisa segera diisi oleh pemerintah daerah," katanya. (Ary)