Akses Jalan Menuju Desa Segihan.(Foto : Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan jadi kebutuhan mendesak, khususnya ruas jalan Lekak Kidau–Tanjung Harapan–Bloro hingga Sebulu Modern.

Menurut Idham, usulan perbaikan jalan tersebut sudah disampaikan sejak puluhan tahun lalu, namun hingga kini belum masuk dalam program prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jalan dari Lekaq Kidau ke Tanjung Harapan sampai Bloro itu sudah lama sekali diusulkan, tapi tidak pernah masuk program dinas. Tahun ini pun tidak ada,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, selama ini penganggaran hanya bisa dilakukan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dengan nominal terbatas, sekitar Rp 200 hingga Rp 250 juta.

Jumlah ini dinilai tidak cukup untuk membiayai pembangunan jalan secara menyeluruh.

Idham berharap akses jalan dari Lekaq Kidau, Dusun Jembé, Tanjung Harapan hingga Bloro dapat segera terkoneksi dengan baik.

Pasalnya, banyak warga dan pelajar yang bergantung pada jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju sekolah.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi jalan dari Bloro menuju Sebulu Modern hingga Dusun Raman dari Sebulu Ilir ke Segihan.

Saat musim hujan, ruas jalan tersebut sulit dilewati dan membahayakan pengguna jalan, terutama anak-anak.

“Kalau hujan, jalannya becek dan sulit dilewati. Ini perlu perhatian serius,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wilayah Senoni, Sanggulan, dan Selerong menuju Tenggarong, akses jalan relatif sudah lebih baik.

Namun, jalur menuju Rantau Hempang masih perlu penanganan bertahap mengingat panjangnya yang mencapai sekitar 15 kilometer.

Idham juga mendorong adanya kolaborasi pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut agar turut membantu perbaikan jalan, terutama di titik-titik berlubang dan rusak parah akibat lalu lintas kendaraan berat pengangkut material.

“Kalau hanya mengandalkan APBD, apalagi sekarang sedang efisiensi dan anggaran terpotong, tentu berat. Perlu kerja sama dengan perusahaan yang memanfaatkan jalan itu,” tuturnya.

Ia mengakui, kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.

Maka itu, ia mendorong pemerintah desa untuk mulai memaksimalkan potensi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), seperti pengembangan sektor pariwisata dan potensi unggulan lainnya.

“Kita jangan hanya berharap transfer pusat. Potensi desa harus digerakkan supaya ada pemasukan asli yang bisa membantu pembangunan,” ucapnya.

Sementara itu Camat Sebulu, Edy Fachruddin berharap akses jalan di wilayah Kecamatan Sebulu juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, infrastruktur jalan sangat vital untuk mendukung distribusi bahan pangan serta mobilitas masyarakat.

“Harapannya ke depan bisa terakomodir, karena akses jalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya. (Dri)