Kabid Pengembangan UKM, DiskopUKM Kukar Santi Effendi (Foto : Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara (DiskopUKM Kukar) sedang melakukan proses validasi dan verifikasi terhadap puluhan ribu data pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tercatat dalam sistem.

Kabid Pengembangan UKM DiskopUKM Kukar, Santi Effendi menyebutkan, jumlah UMKM yang terinput dalam aplikasi mencapai sekitar 40.776 data.

Angka ini merupakan data sebelum dia menjabat dan kini menjadi fokus pembenahan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Data ini adalah data awal yang ada di sistem, sekitar 40 ribu lebih. Itu yang sedang kami verifikasi agar benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya," tuturnya, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Santi, verifikasi dilakukan untuk memastikan pelaku usaha yang terdaftar benar-benar aktif dan menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Pasalnya, tidak sedikit UMKM yang hanya muncul pada momentum tertentu, seperti ajang tahunan atau kegiatan musiman.

Ia menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara bertahap oleh tenaga pendamping yang ditempatkan di kecamatan-kecamatan.

Saat ini lebih dari seribu data telah berhasil diperbarui.

Dari sisi sebaran, jumlah UMKM di Kukar tidak merata. Wilayah Tenggarong menjadi kecamatan dengan jumlah terbanyak, yakni sekitar 4.300 UMKM, dengan sekitar 4.000 di antaranya masih dalam tahap validasi.

Sementara di beberapa kecamatan lain, jumlah UMKM relatif lebih sedikit sehingga satu tenaga pendamping bisa menangani 2 hingga 3 kecamatan sekaligus.

Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk penambahan tenaga lapangan.

"Memang ada keterbatasan anggaran, jadi kita maksimalkan dulu tim yang ada. Targetnya tetap ada progres setiap hari,"ucapnya.

Proses verifikasi dilakukan dengan metode by name by address.

Setelah diverifikasi, data akan diinput ke dalam sistem secara real time untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja tim di lapangan.

Terkait target penyelesaian, DiskopUKM Kukar belum dapat memastikan waktu finalisasi seluruh data.

Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, luasnya wilayah Kukar juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan.

Sementara itu Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya data yang akurat bagi setiap perangkat daerah.

Ia mengatakan, data yang valid akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program agar tepat sasaran.

"Program akan berjalan baik jika didukung data yang valid. Karena itu, proses verifikasi ini sangat penting," ucapnya. (dri)